Siapa Jelita Jeje yang Bela Erina Gudono? Suami dan Mertua Jadi Viral
Erina Gudono dan Kaesang Pangarep. (instagram.com/erinagudono)
Intinya Sih...
- Jelita Jeje membela Erina Gudono soal unggahan jendela pesawat dalam perjalanannya ke Amerika Serikat.
- Jelita mengungkapkan bahwa pengusaha biasanya memberi fasilitas pada pejabat tinggi, termasuk mertuanya yang merupakan pejabat negara.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Nama Jelita Jeje menjadi perhatian publik usai memberikan pernyataan yang bernada membela istri Kaesang Pangarep, Erina Gudono.
Sebagai istri pejabat publik, Jelita Jeje memberikan pembelaan pada menantu Presiden Joko “Jokowi” Widodo itu soal unggahan jendela pesawat. Erina diketahui mengunggah foto jendela pesawat dalam perjalanannya ke Amerika Serikat.
Warganet pun menguliti unggahan itu dan menduga Erina berangkat dengan jet pribadi Gulfstream, bukan pesawat komersil.
"Eh bentar, jet pribadi kan udah dibuktikan bukan milik negara, lagian sekelas Presiden kalau pergi jalan-jalan juga bukan kantong pribadi apalagi duit negara (ini pikiran orang awam aja yang gak tahu) jadi mentang-mentang pejabat negara selalu dikaitkan dengan pasti pake duit negara, gak gitu," tulis Jeje dalam tangkapan layar Instagram, dilihat Senin (26/8/2024).
Baca Juga: Menguak Jet Pribadi yang Diduga Dipakai Kaesang-Erina ke AS
1. Pernyataan Jelita Jeje spill pengusaha berebut beri fasilitas pada pejabat
Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. (Pyara Photo via instagram.com/erinagudono)Jelita Jeje mengatakan, sang mertua pernah bercerita bahwa pengusaha biasanya akan berebut memberi fasilitas pada pejabat tinggi apalagi sekelas Presiden.
“Gak usah jauh-jauh, gue juga jadi banyak tahu dari mertua gue, kita kalau ke luar negeri itu di-cover sama pengusaha-pengusaha yang memang ngasih fasilitas tanpa diminta, disuruh milih mau nginep di mana, naik pesawat apa, gak pernah pusing, apalagi sekelas Presiden. Pada rebutan tuh orang-orang mau fasilitasi. Jadi itu bukan pakai duit negara apalagi dibilang bukan urusan kepresidenan," tulis dia.
Belakangan, pernyataan ini jadi bumerang bagi Jelita Jeje. Tidak sedikit warganet yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap pernyataannya.
Baca Juga: Profil Asri Agung Putra, Staf Ahli Jaksa Agung dan Mertua Jelita Jeje
2. Jelita Jeje merupakan istri kepala BP Bintan, menantu Staf Ahli Jaksa Agung
Pengakuan Jelita Jane, menantu Jaksa Asri Agung Putra viral di media sosial (IDN Times/Istimewa)Editor’s picks
Jelita Jeje adalah istri dari Kepala Badan Pengusahaan (BP) Bintan Kepulauan Riau (Kepri) Farid Irfan Siddik. Suaminya itu dilantik menjadi Kepala BP Bintan pada 2022.
Suami Jelita Jeje merupakan anak dari Staf Ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri pada 2018-2022.
Baca Juga: Pakar Sebut KPK Wajib Selidiki Kasus Denda Impor Beras Rp294 M
3. Jelita Jeje keceplosan, ICW dan masyarakat gerah
Tangkapan layar LHKPN Staf Ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra, mertua Jelita Jee yang bela Erina Gudono namun malah spill dugaan gratifikasi (dok. Tangkapan Layar dari ICW)Pernyataan Jelita Jeje viral ini awalnya ingin membela menantu Jokowi-Iriana itu membuat warganet bahkan lembaga pengawas korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) gerah.
ICW menyoroti laporan harta kekayaan Asri karena tercatat total harta yang dilaporkan ke KPK pada tahun 2020 dan 2021 tetap sama, yakni sebesar Rp 3.495.200.407.
ICW mempertanyakan kejanggalan ini. Secara logika sederhana, nilai aset biasanya mengalami fluktuasi setiap tahun.
4. ICW desak KPK selidiki pernyataan Jelita soal dugaan gratifikasi ini
ilustrasi KPK RI (Kpk.go.id)ICW mendesak KPK untuk menyelidiki informasi yang diberikan Jelita soal dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas perjalanan ke luar negeri. Termasuk tiket dan akomodasi yang diduga diterima oleh Asri Agung Putra, mertuanya, dari sejumlah pengusaha.
“Bila pemberian itu benar dan diketahui tidak pernah dilaporkan kepada KPK, maka peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi. Merujuk pada Pasal 12B UU Tipikor, setiap penyelenggara negara dilarang menerima pemberian apa pun dari pihak-pihak yang menimbulkan potensi konflik kepentingan, kecuali dalam jangka waktu paling lambat 30 hari telah dilaporkan ke KPK,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, dikutip Senin (26/8/2024).
Baca Juga: Jaksa KPK Tuntut Eks Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba 9 Tahun Penjara
