Pemerintah Diminta Siapkan Kebijakan AI yang Bertanggung Jawab
Diskusi Publik "Membangun Regulasi Tata Kelola AI untuk Indonesia: Substansi dan Proyeksi" di Jakarta, Rabu (26/06/2024) (IDN Times/Misrohatun)
Intinya Sih...
- Kementerian Kominfo merilis Surat Edaran Kecerdasan Artifisial pada Desember 2023.
- Pemerintah disarankan membentuk regulasi AI yang lebih mengikat, seiring negara-negara lain sudah menyusun atau siap terhadap regulasi AI.
- ELSAM mengumpulkan usulan naskah dokumen kebijakan untuk pengembangan regulasi AI yang bertanggung jawab dan terpercaya di Indonesia.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah merilis Surat Edaran Kecerdasan Artifisial pada Desember 2023. Guna melanjutkan proses dan inisiatif tersebut, pemerintah disarankan untuk membentuk regulasi yang lebih mengikat.
Hal ini disampaikan dalam Diskusi Publik Bisnis Indonesia "Membangun Regulasi Tata Kelola AI untuk Indonesia: Substansi dan Proyeksi" di Jakarta, Rabu (26/06/2024).
Baca Juga: Google Rilis Gemini di Gmail, Asisten AI untuk Kelola Email
Pemerintah diminta siapkan kebijakan
Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar mengatakan bahwa di tingkat global, negara-negara tengah menyusun atau bahkan sudah siap terhadap regulasi AI (artificial intelligence/kecerdasan buatan).
"Awal Maret 2024, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui Majelis Umum juga sudah mengadopsi satu resolusi tentang AI di mana salah satu poinnya bicara tentang negara-negara anggota PBB untuk segera menyiapkan regulasi," ujarnya.
Kemudian, soal kebijakan bagi pengembangan dan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan terpercaya.
Pemerintah juga diminta untuk menyiapkan kebijakan yang efektif dalam konteks digital, merupakan bagian dari Digital Policy Commite yang secara spesifik dalam roadmap disebutkan pentingnya regulasi yang efektif bagi sistem AI.
ELSAM mengumpulkan terkait dengan regulasi dan tata kelola AI, untuk kemudian menyiapkan satu usulan naskah berupa dokumen kebijakan yang harapannya nanti bisa menjadi pijakan di dalam pengembangan regulasi AI yang bertanggung jawab dan terpercaya di Indonesia.
Dorong kebijakan afirmatif
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria (IDN Times/Misrohatun)Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mendorong pemangku kepentingan untuk menggali kebijakan afirmatif guna memanfaatkan teknologi AI dengan optimal.
Editor’s picks
"Saya titip agar dapat menyerap aspirasi tentang masa depan regulasi AI di Indonesia serta menggali kebijakan afirmatif seperti apa yang perlu dilakukan agar Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari AI secara optimal," jelasnya.
Wamenkominfo menilai pengembangan teknologi AI memberikan peluang bagi negara-negara Global South, termasuk Indonesia. Selain dapat menjembatani kesenjangan digital, pemanfatan AI dalam sektor ekonomi juga meningkatkan efisiensi dan akurasi usaha.
Saat ini adopsi AI sudah banyak dilakukan oleh korporasi-korporasi, mulai dari customer service sampai dengan pengolaan data, baik untuk kepentingan marketing, produksi, dan lain sebagainya.
Mengutip data Tim Riset Microsoft Quantum, Nezar menunjukkan keberhasilan teknologi AI untuk memproses screening 32 juta material komputer kuantum secara radikal dan cepat.
Namun dia mengingatkan ada kendala yang dihadapi negara Global South seperti keterbatasan infrastruktur AI, pendanaan, dan keterbatasan transfer of knowledge dari negara pengembang AI di Global South yang memicu kesenjangan kapasitas sumberdaya manusia.
“Transfer of knowledge dalam arti bagaimana bisa masuk lebih jauh ke dalam global supply chain dalam produksi ini kelihatannya menjadi tantangan untuk ke depan agar kita tidak hanya menjadi pasar saja untuk pengembangan AI ini," tuturnya.
Indonesia akan eksis di bidang AI
Wamenkominfo optimistis Indonesia akan mampu beradaptasi dan memodifikasi inovasi eksisting seperti teknologi AI, Indonesia dapat berperan sebagai negara pengembang AI di tingkat global. Termasuk menjadi hub untuk pengembangan semi konduktor untuk teknologi AI di level regional seperti Malaysia.
"Jika secara konsisten menekankan pelaksanaan transfer teknologi dan transfer pengetahuan, ini penting sekali saya kira dalam strategi pengembangan AI ke depan," tandasnya.
Wamenkominfo menyatakan hal itu juga didukung dengan komitmen dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan CEO Microsoft, Satya Nadella mengenai Kemitraan Pengembangan Inovasi dan Pusat Riset Microsoft.
Menurut Nezar, hal ini sudah jadi komitmen dari pemerintah untuk mendorong semua potensi yang dimiliki agar bisa catch up dan aligned dengan perkembangan global. Indonesia ingin bagian dari global supply chain memproduksi dan memperkuat perkembangan teknologi AI di dunia.
Baca Juga: Belajar Bijak, Perhatikan 5 Etika Ini dalam Memanfaatkan AI
Berita Terkini Lainnya
