Dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045, pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi salah satu pilar utama. Dengan potensi yang luar biasa untuk mentransformasi berbagai sektor, AI tidak hanya menawarkan inovasi, tetapi juga tantangan dalam hal penguasaan dan regulasi.
Dalam wawancara eksklusif dengan Roy Kosasih, President Director, IBM Indonesia, IDN Times menggali lebih dalam mengenai strategi untuk menciptakan generasi ahli AI di Tanah Air serta langkah-langkah regulasi yang perlu disiapkan oleh pemerintah. Dengan pandangan yang tajam dan pengalaman yang luas, dia membagikan wawasan tentang bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan potensi AI demi kemajuan bangsa di masa depan.
Baca Juga: Dukung Indonesia Emas 2045, IBM Berniat Cetak Ribuan Ahli IT
Pentingnya digital ekonomi
Ilustrasi ekonomi digital Bicara Indonesia 2045 secara keseluruhan, Roy ingin kita melihatnya dari pandangan makro terlebih dahulu. Artinya kita harus membangun masyarakat Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi, di mana pada 2045 nanti harus mencapai posisi ke-4 terbesar di dunia.
Saat ini ekonominya di sekitaran 4,8 hingga 5,2 persen, masih turun-naik. Bahkan jika melihat selama periode 1980-2000, hanya 2 kali ekonomi kita pernah mencapai pertumbuhan di atas kisaran 5 hingga 8 persen.
"Kalau kita mau mencapai Indonesia emas 2045, ini pertumbuhannya harus sedikit melompat. Kalau perkiraan kami adalah di sekitaran 8 sampai 10 persen. Sedangkan dari 4,8-5,2 persen untuk ke 8-10 persen itu perlu peningkatan yang luar biasa," ujar Roy.
IBM yakin lompatan itu harus berasal dari digital ekonomi. Teknologi harus mulai merangkak di banyak pertumbuhan masyarakat Indonesia, yang berarti pemerintah harus melakukan spending, membuat suatu keadaan supaya banyak pelaku bisnis maupun pelaku ekonomi tertarik untuk mulai berinvestasi di bidang digital teknologi.
Salah satu yang tentunya berkontribusi besar dalam bidang ini adalah AI. Saat ini teknologi tersebut dilihat bisa membantu produktivitas setiap orang, setiap pekerjaan atau bahkan setiap individu manusia.
"Jadi, ini pasti akan memainkan peran sangat penting. Dari pemerintah sendiri kalau kami lihat sudah mulai mengantisipasi hal itu, yaitu mulai menerapkan beberapa kebijakan. Karena kalau kita lihat minat dari masyarakat atau dari pelaku bisnis untuk mulai menerapkan AI atau bahkan mengaplikasikannya sangat tinggi," lanjutnya.
Tren ini membuat pemerintah harus membuat regulasi. Dia melihat pemerintah cukup konsisten, cepat tanggap akan perubahan yang bertujuan sangat positif.
Selain itu, untuk menerapkan digital teknologi guna menerapkan AI, diperlukan juga infrastruktur digital yang memadai. Menurutnya pemerintah sudah mulai memberikan beberapa insentif supaya ada pembangunan atau investasi di bidang arsitektur digital yang nantinya akan menunjang pertumbuhan di digital teknologi tersebut.
IBM juga menyoroti sisi manusia atau talenta. Saat 2045 nanti, kita membutuhkan individu yang mumpuni untuk menerapkan digital teknologi, khususnya AI.
Dalam hal ini, pemerintah juga sudah mulai membuat beberapa kebijaksanaan, termasuk salah satunya program kampus merdeka di mana mereka memberikan beasiswa untuk mahasiswa mengikuti program pembelajaran yang kemudian diselenggarakan oleh banyak pihak swasta.
"Kami ikut terlibat dalam program ini, bagaimana kita memberikan pengajaran mengenai AI, hybrid cloud dan cybersecurity, yang tentunya ini sangat menunjang sekali untuk keperluan di bidang pembangunan digital teknologi, terutama kalau memang tadi ada pengajaran khusus mengenai AI bagaimana setiap individu bisa menjadi talenta yang luar biasa untuk setiap perusahaan yang mau membangun ataupun menerapkan AI tersebut," jelasnya.
Tantangan menuju Indonesia Emas
ilustrasi generasi muda (pexels.com/cottonbro studio) Pemerintah bersama industri sudah mulai menjalankan berbagai program untuk menuju Indonesia Emas. Salah satu persyaratan untuk bisa maju adalah dengan infrastruktur digital, talenta digital, investasi dan kesiapan dari teknologi.
Ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan pemerintah. Pertama menyoal infrastruktur digital. Jika pemerintah memberikan beberapa insentif untuk mempermudah investasi di bidang tersebut, pengusaha dari dalam maupun luar negeri akan saling berlomba-lomba.
Menurut Roy, sebenarnya dalam 10-20 tahun terakhir ini banyak investasi dari luar negeri untuk membangun digital teknologi. Negara kita memiliki jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia.
Di saat yang bersamaan, Indonesia juga mempunyai bonus demografik, yaitu banyaknya usia-usia pekerja yang sangat produktif. Dengan demikian ini menjadi satu pasar yang sangat potensial untuk dibangun kapabilitasnya.
"Inilah yang kemudian banyak mengundang pelaku-pelaku bisnis melihat potensi pasar Indonesia untuk mereka masuk guna membangun digital infrastruktur tersebut," imbuhnya.
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ketersediaan talenta juga menjadi poin penting. Jika infrastruktur dan teknologinya sudah dibangun, maka harus ada yang menjalankannya.
Untuk itu, dibutuhkan peran pihak swasta untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah membangun kapabilitas dari setiap individu ataupun calon pekerja di masa depan yang mumpuni untuk memiliki kapabilitas membangun di dalam negeri atau mengembangkannya supaya lebih luas lagi.
Membentuk talenta ahli AI
ilustrasi (Unsplash.com/Igor Omilaev) IBM sendiri sangat percaya diri bahwa mereka mampu mengembangkan talenta digital di bidang AI.
"Sepede apa? Sangat confident kalau kami ya, sangat pede karena memang harus begitu kan. Again, ternyata kita itu gak kalah dengan banyak talenta-talenta dari negara-negara tetangga kita kalau kita lihat ya," seloroh Roy.
Di IBM sendiri, banyak pekerja Indonesia yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola pasar di Asia pasifik atau di Asia Tenggara. Bahkan ada beberapa yang diminta untuk mengelola pasar dunia.
Sehingga menurutnya, masyarakat kita memang mampu, tinggal bagaimana pengarahannya untuk membina dan membangun talenta yang memang diperlukan untuk dibentuk sesuai dengan perkembangan teknologinya.
Watson x.governance
IBM sendiri menciptakan produk AI untuk pemerintah untuk memberikan batasan-batasan bagaimana pengambilan dan pengolahan data, agar diolah sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu.
"Itu kita bisa gariskan karena di situlah kita mau memastikan bahwa AI-nya ini tidak akan keluar kemana-mana, istilahnya mungkin tidak membuat plagiat-plagiat ataupun mengarah ke sesuatu yang mengancam keamanan negara, misalkan," papar Roy.
Platform itu mereka sebut sebagai IBM watson x.governance, sebuah software yang bisa digunakan bersama dengan teknologi AI lainnya untuk membuat batasan-batasan, agar hasil yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan karena data-data yang dikumpulkan, diolah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ingin diterapkan.
Data tersebut diajarkan dengan paham-paham yang sudah ditentukan, sehingga bisa dibilang dirancang secara akurat dan transparan serta hasilnya dapat dipercaya, selaras dengan prinsip AI yang beretika dan bertanggung jawab.
Kebutuhan akan regulasi
Roy Kosasih, President Director, IBM Indonesia (IDN Times/Misrohatun) Pada saatnya, negara kita akan membutuhkan regulasi AI karena semakin banyaknya kebutuhan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi tersebut.
"Saya rasa perlu (regulasi). Semakin hari semakin banyak penggunaannya atau adopsi teknologi ini. Saya rasa enggak akan tertutup dan tentunya diperlukan, begitu semakin meluas, semakin mungkin dilihat ada tambahan-tambahan regulasi apa yang dibutuhkan," imbuh Roy.
Peraturan yang dibuat pemerintah akan melindungi penduduknya dari segala ancaman dan bias yang kurang dapat dipercaya
Dia melihat pemerintah cukup berhati-hati untuk membuat regulasi, terutama untuk AI yang beretika dan bertanggung jawab. Untuk bisa memastikan hal tersebut, maka harus ada tools.
Roy menambahkan bahwa sebaiknya regulasi kita tidak berkiblat ke negara manapun karena Indonesia memiliki pola pikir dan budaya yang berbeda, baik dengan China, Eropa atau Amerika Serikat.
"Kita enggak boleh berkiblat kemana-mana. Kita memiliki masyarakat, pola pikir dan kebudayaan yang tentunya berbeda. Kepentingan bangsa di atas segala-galanya," tegasnya.
Laporan IBM
ilustrasi kecerdasan buatan (unsplash.com/Steve Johnson) Laporan yang dilakukan IBM, berjudul "Realising Trustworthy and Inclusive Artificial Intelligence for Indonesia" membahas bagaimana Indonesia berambisi menjadi pemimpin digital melalui ekosistem startup teknologi yang berkembang dan dukungan pemerintah untuk transformasi digital.
Namun kita menghadapi tantangan dalam mencapai ambisi AI, termasuk kekurangan tenaga kerja terampil, infrastruktur digital yang kurang memadai, kolaborasi yang terputus antara akademisi dan industri, kekurangan regulasi, dan rendahnya adopsi teknologi AI.
Laporan ini menekankan pentingnya transformasi digital dan AI, serta perlunya kerangka kerja yang kuat. Rekomendasi yang diusulkan mencakup:
- Investasi untuk modernisasi infrastruktur digital.
- Penguatan kapasitas keamanan siber.
- Penyusunan kerangka untuk inovasi yang bertanggung jawab dengan AI.
- Pengembangan dan pengelolaan dataset lokal.
- Investasi dalam koordinasi.
- Pembentukan kemitraan internasional strategis.
- Pembuatan platform eksperimen dan inovasi AI.
- Desain metrik nilai publik untuk AI.
Dengan mengikuti rekomendasi ini, Indonesia dapat mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan nilai publik dari penerapan AI yang beretika dan bertanggung jawab.
Baca Juga: IBM Sebut AI Tidak akan Menggantikan Manusia
