Polemik Dukungan 15 Pengprov Demi Jadi Ketum Perbasi

1. Tak ada yang membahas dukungan 15 Pengprov

Togi mengingatkan Statuta FIBA artikel 9.7, yang menekankan federasi nasional harus melaksanakan proses pemilihan secara demokrasi, transparan, dan akuntabel, dalam empat tahun sekali.

Sedangkan, menurut Anggaran Dasar Perbasi pasal 18.2 yang berbunyi Munas dilaksanakan empat tahun sekali dan Anggaran Rumah Tangga pasal 30.1 dengan membentuk panitia penyelenggara tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti.

AD/ART juga sudah menjelaskan dengan tegas, peserta Munas dan pemilik suara adalah Pengprov serta pengurus kabupaten/kota. Oleh sebab itu, hak yang sama alias azas egaliter untuk bisa memberikan dukungan kepada para calon.

"Dari beberapa pasal, tidak ada sebuah syarat untuk membuat aturan baru oleh tim penjaringan. Apalagi, aturan yang bertentangan dengan semangat demokrasi dan semangat perubahan dalam mencari Ketum Perbasi baru," kata Togi dalam keterangannya.

Baca Juga: FIBA Ingin Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia Basket U-19 2027

2. Dukungan Pengprov bukan jaminan kualitas calon

Togi mengungkapkan, tidak ada jaminan seseorang yang tak didukung Pengprov adalah dilarang memimpin Perbasi. Belum tentu juga, calon dengan dukungan Pengprov bisa memimpin Perbasi.

"Biarlah peserta Munas (pemilik suara) menjadi hakim dan memutuskan untuk memilih, bukan dihambat dengan aturan yang tidak ada sama sekali di FIBA statuta dan AD/ART Perbasi," ujar Togi.

Togi juga mengkritik soal adanya kewajiban Caketum Perbasi membayar Rp500 juta. Menurutnya, uang bukan jaminan juga dari kompetensi seseorang dalam memimpin organisasi.

"Dalam kepemimpinan bukan uang yang menjadi patokan. Makanya, perlu dikoreksi bunyi syarat atau kriteria ini. Panitia hanya menampung para calon, tidak berhak memutuskan sah atau tidaknya," kata Togi.