Kenapa Batik Parang Tidak Boleh Dipakai di Acara Pernikahan?
Bahkan ada aturan pemakaiannya
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kaesang Pangarep, putra Presiden RI, hendak melangsungkan pernikahan pada Sabtu (10/12/2022). Acara tasyakuran menjelang hajat besar pun dilaksanakan di kawasan Puro Mangkunegaran, Surakarta. Uniknya, para tamu acara mendapat imbauan untuk tidak menggunakan batik parang.
Kenapa batik parang tidak boleh dipakai di acara pernikahan? Bukan sekadar pantangan, menariknya, ada filosofi khusus yang menjadikan batik parang spesial dan tidak boleh digunakan pada semua acara.
Baca Juga: Sejarah Candi Prambanan: Peninggalan Hindu dan Kisah Roro Jonggrang
Filosofi batik parang
Parang merupakan salah satu motif batik yang populer dari keraton Jawa. Asli Indonesia, motif batik ini sudah ada sejak masa keraton Mataram Kartasura (Solo). Nama parang diambil dari kata 'pereng' yang artinya lereng.
Sesuai namanya, batik parang sendiri digambarkan dengan garis menurun miring dari arah tinggi ke lebih rendah secara diagonal. Di antara garis tersebut, terdapat jalinan seperti huruf 'S' yang berkesinambungan.
Garis diagonal lurus memiliki filosofi penghormatan dan cita-cita. Selain itu juga kesetiaan pada nilai yang dijunjung dengan benar. Adapun motif jalinan 'S' yang tidak terputus layaknya ombak samudra yang bermakna semangat tidak pernah padam, melansir RRI.
Penggunaan batik ini menampilkan perjuangan kesejahteraan, memperbaiki diri, dan keeratan pertalian saudara. Lebih detail, motif yang konon diciptakan oleh Panembahan Senopati ini juga digambarkan sebagai hadiah yang mulia untuk anak-anaknya.
Pada masa tahta Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939), terdapat aturan khusus penggunaan pakaian dengan batik motif parang. Aturan tersebut tertuang dalam Rijksblad van Djokjakarta tahun 1927, tentang "Pranatan Dalem Bab Jenenge Panganggo Keprabon Ing Keraton Nagari Yogyakarta".
Batik ini hanya boleh dikenakan oleh keluarga keraton, termasuk raja, permaisuri, dan keturunannya, bangsawan, dan bupati. Ketentuan ini berlaku di keraton Solo maupun Yogyakarta.
Baca Juga: Kain Endek Bali: Sejarah, Pembuatan, dan Filosofinya