Prabowo Bakal Kirim Pasukan ke Gaza, Ini Kata Menlu Retno
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (dok. Youtube Fisipol UGM)
Intinya Sih...
- Indonesia siap kirim pasukan perdamaian ke Gaza sesuai mandat PBB
- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menlu Retno Marsudi mendukung pengiriman pasukan dengan persetujuan PBB
- DPR RI mendukung rencana pengiriman pasukan untuk solusi jangka pendek gencatan senjata di Gaza
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan RI sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Jalur Gaza. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam pidatonya di Shangri-La Dialogue di Singapura, beberapa waktu lalu.
“Bila dibutuhkan dan diminta oleh PBB, kami siap berkontribusi mengirimkan pasukan perdamaian untuk menjaga dan memantau gencatan senjata tersebut di Gaza,” kata Prabowo saat menghadiri IISS Shangri-La Dialogue ke-21 di Singapura.
Ia melanjutkan, Indonesia juga bersedia untuk segera melakukan evakuasi para korban ke rumah sakit Indonesia di Gaza, hingga lebih dari 1.000 orang serta membangun rumah sakit lapangan di sana.
"Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan saya untuk mengumumkan bahwa kami siap mengevakuasi, menerima, dan merawat hingga 1.000 pasien dengan perawatan medis dalam waktu dekat," ujar Prabowo.
Ia pun kembali menegaskan pentingnya perdamaian jangka panjang dengan solusi gencatan senjata yang permanen di Gaza. Sejalan dengan itu, ia mengimbau komunitas internasional agar bekerja sama mewujudkan tujuan tersebut.
1. Retno Marsudi tegaskan tunggu persetujuan PBB
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (dok. Youtube Fisipol UGM)Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan kembali bahwa pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza itu harus dengan persetujuan PBB.
“Yang dimaksud Pak Prabowo adalah tentunya kalau gencatan senjata terwujud, setelah itu apabila PBB memutuskan mengirim pasukan perdamaian, Indonesia siap. Sama dengan halnya ketika kita kirim pasukan perdamaian di Sudan Selatan, Lebanon dan ke tempat lain,” tegas Retno, dalam kuliah umum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Senin (3/6/2024) lalu.
“Jadi keywordnya adalah apabila PBB memutuskan untuk kirim pasukan perdamaian, Indonesia siap untuk berkontribusi. Ini bukan hal yang pertama kali yang dilakukan Indonesia dan kita memang negara dengan kontribusi terbesar untuk pasukan perdamaian dan tentu sejalan dengan konstitusi kita yaitu ikut menjaga perdamaian dunia,” ucap Retno.
Editor’s picks
2. Komisi I DPR dukung rencana Prabowo
Prabowo Subianto menginstruksikan agar bantuan sumur bor dan pipanisasi di Gunungkidul, tepatnya di Desa Banyusoco, Playen, diperluas jangkauannya. (IDNTimes/Tunggul Damarjati)Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mendukung rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan mengirim Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, termasuk pengiriman tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan, jika mendapat mandat dari PBB.
Dia menilai pengiriman pasukan ke Gaza itu bisa menjadi solusi untuk penyelesaian konflik yang menimbulkan pertumpahan darah itu antara Palestina dan Israel.
"Hal ini bisa menjadi solusi jangka pendek bagi gencatan senjata di Gaza maupun solusi jangka panjang bagi terwujudnya ‘two state solution’ atau Palestina yang merdeka sepenuhnya," kata Meutya, dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: Miris! Warga Gaza Terpaksa Minum Air Limbah dan Makan Rumput
3. Dibahas di Raker hari ini
Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid menyampaikan partainya mendorong rekonsiliasi terjadi usai pemilu 2024. (IDN Times/Amir Faisol)Dia mengatakan bahwa rencana pengiriman pasukan itu akan menjadi salah satu topik yang akan dibahas dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI pada hari ini.
"Kami akan mendengarkan dari Panglima kesiapan prajurit dan tahapan yang perlu dilakukan," kata dia.
Untuk itu, dia pun meminta meminta seluruh pihak mendukung rencana pengiriman pasukan demi perdamaian itu. Dia pun yakin bahwa Indonesia telah cukup berpengalaman dalam menciptakan pasukan penjaga perdamaian, bahkan sejak 1957.
