Peraih Nobel Muhammad Yunus Pimpin Bangladesh Sementara
ilustrasi demonstrasi di Bangladesh (unsplash.com/Tanvir Khondokar)
Intinya Sih...
- Muhammad Yunus ditunjuk sebagai pemimpin sementara Bangladesh setelah mundurnya Sheikh Hasina dari jabatan perdana menteri.
- Keputusan ini diambil atas desakan para mahasiswa, pengunjuk rasa, dan pemimpin militer, serta tuntutan pembubaran parlemen.
- Penunjukkan Yunus juga sebagai respons terhadap unjuk rasa anti-pemerintah yang memprotes kuota lowongan PNS yang menguntungkan keluarga veteran perang.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bangladesh menunjuk Muhammad Yunus, seorang peraih Nobel ekonomi, untuk memerintah Bangladesh sementara usai Sheikh Hasina mundur dari posisinya sebagai perdana menteri.
“Keputusan memilih Muhammad Yunus untuk pemerintahan sementara, usai pertemuan dengan Presiden Mohammed Shahabuddin, para pemimpin militer dan pemimpin kelompok unjuk rasa serta mahasiswa,” demikian pernyataan Kantor Kepresidenan Bangladesh, dikutip France24, Rabu (7/8/2024).
“Presiden meminta rakyat bisa membantu krisis saat ini. Jadi pembentukan pemerintahan sementara memang harus dipercepat,” lanjut pernyataan itu.
Baca Juga: Kemlu Minta WNI Tak Kunjungi Bangladesh Sementara
1. Parlemen dibubarkan
Selain itu, Shahabuddin juga telah membubarkan parlemen Hasina yang sudah mundur dan kabur dari Dhaka.
Keputusan ini diambil setelah ada tuntutan dari mahasiswa dan pengunjuk rasa bahwa parlemen harus dibubarkan.
2. Mahasiswa minta Yunus gantikan Hasina
Editor’s picks
Penunjukkan Yunus juga atas tuntutan para mahasiswa. Mereka meminta agar Yunus bisa menggantikan Hasina.
Yunus sendiri terkenal sebagai ekonom dari kelas bawah. Ia juga dikenal sebagai sosok yang memerhatikan kelas menengah serta menengah ke bawah.
3. Tercatat 300 orang tewas akibat kerusuhan di Bangladesh
Setidaknya total 300 orang tewas pada unjuk rasa anti-pemerintah yang digelar pada Minggu kemarin di Bangladesh. Unjuk rasa yang sudah terjadi sejak akhir Juni lalu ini berawal dari protes mahasiswa terhadap kuota lowongan PNS negara tersebut.
Para mahasiswa meminta agar pemerintah tidak lagi menetapkan batas kuota yang menyebabkan para lulusan baru kesulitan mencari pekerjaan. Pasalnya, pemerintah memberikan 30 persen lowongan PNS untuk keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971 melawan Pakistan.
Pemerintahan eks Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina awalnya sempat menghentikan kuota pekerjaan setelah protes besar-besaran mahasiswa pada 2018 lalu. Tapi pada Juli 2024, putusan pengadilan tinggi mengembalikan ke sistem awal, yakni kuota utama untuk keluarga veteran perang.
Pada 21 Juli 2024, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan di mana 93 lowongan pekerjaan pemerintah akan dialokasikan berdasarkan prestasi, lima persen akan diberikan ke keluarga veteran perang, serta dua persen sisanya bakal diberikan untuk anggota etnis minoritas dan transgender serta disabilitas.
Sempat mereda, unjuk rasa kembali meluas dengan tuntutan berbeda yakni meminta agar Hasina mundur karena dianggap tak becus menangani demonstrasi yang menyebabkan ratusan orang tewas. Mereka juga menuntut Hasina meminta maaf kepada rakyat.
