Menlu Retno Dialog soal Afghanistan di Doha, Bahas Ekonomi Inklusif
Menlu Retno Marsudi hadiri acara di PWI ada Kamis (1/3/2024). (IDN Times/Fauzan)
Intinya Sih...
- Menteri Luar Negeri RI hadiri pertemuan para utusan khusus untuk Afghanistan di Doha, Qatar.
- Pertemuan membahas tindak lanjut independent assessment Sekjen PBB dan partisipasi DFA di Afghanistan.
- Retno tekankan pentingnya inklusivitas ekonomi, membangun enabling environment bagi tumbuhnya private sector yang inklusif, dan mengapresiasi kebijakan "poppy ban" di Afghanistan.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri pertemuan para utusan khusus untuk Afghanistan di Doha, Qatar. Sebelumnya, pertemuan serupa pernah digelar di Mei 2023 dan Februari 2024.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Sekretaris Jenderal PBB dengan tuan rumah Qatar itu, membahas tindak lanjut independent assessment Sekjen PBB dalam membantu rakyat Afghanistan keluar dari krisis multidimensi yang saat ini tengah dihadapi. Untuk pertama kalinya, otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban hadir di pertemuan Doha III.
"Perlu saya tekankan bahwa partisipasi DFA pada Doha III sama sekali tidak terkait dengan isu pengakuan terhadap DFA dari komunitas internasional, melainkan merupakan sebuah upaya agar dialog inklusif dengan semua stakeholders di Afghanistan termasuk dengan DFA dapat dilakukan, termasuk dialog terkait hak-hak perempuan dalam konteks pendidikan dan pekerjaan,” kata Retno, dalam keterangannya, Selasa (2/7/2024).
Baca Juga: Rusia Berencana Keluarkan Taliban dari Daftar Organisasi Teroris
1. Bahas soal ekonomi
Retno mengungkapkan bahwa dari berbagai diskusi, salah satu yang dibahas adalah soal ekonomi, yang dihadiri juga oleh Bank Dunia.
“Isu mengenai banking system banyak dibahas, terutama terkait sanksi yang ada saat ini. Di dalam pernyataannya, Indonesia atau saya menyampaikan antara lain bahwa ekonomi berarti rakyat, sehingga inclusive economy yang melibatkan perempuan harus menjadi bagian dalam membangun ekonomi Afghanistan,” ujar Retno.
“Masalah perempuan ini selalu saya bawakan dalam tiap isu yang kita bahas. Dalam sesi I, saya juga menyampaikan bahwa membangun kembali kepercayaan menjadi sangat penting sekali dalam sistem perbankan,” lanjut dia.
Baca Juga: PBB Kecam Hukuman Cambuk terhadap 63 Orang di Afghanistan
Editor’s picks
2. Pentingnya inklusivitas
Retno juga menyampaikan pentingnya membangun enabling environment bagi tumbuhnya private sector yang inklusif. Kembali ditekankan bahwa pentingnya inklusivitas.
“Saya sampaikan beberapa hal yang telah dilakukan Indonesia dengan Afghanistan, misalnya kerja sama dengan UNAMA di bidang financial inclusion dengan mengembangkan Sharia Microfinance Business Model. Kemudian kerja sama pengembangan sharia banking," papar dia.
"Komunikasi saat ini terus berjalan dan sebagai catatan, Bank Dunia dalam presentasinya secara khusus menyebut Indonesia sebagai negara yang dapat memberikan kontribusi dalam hal ini,” tambahnya.
3. Larangan tanam opium di Afghanistan
ilustrasi bendera Afghanistan (unsplash.com/Unsplash+)Pertemuan juga mengapresiasi kebijakan “poppy ban” atau lengkapnya larangan menanam opium di Afghanistan. Kebijakan ini telah menurunkan 95 persen penanaman opium di Afghanistan.
“Kita tahu bahwa tantangan dari kebijakan ini adalah bagaimana menyiapkan mata pencarian alternatif bagi para petani yang sebelumnya menanam opium. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus dipersiapkan sehingga para petani tidak kembali menanam opium atau melakukan kegiatan illicit drugs trafficking,” tutur Retno.
Baca Juga: Pemerintah Taliban Gusur 6 Ribu Pengungsi Afghanistan
Berita Terkini Lainnya
