Indonesia Minta Proteksi Pekerja Kemanusiaan di Daerah Konflik
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Markas Besar PBB, New York, AS. (IDN Times/Sonya Michaella)
New York, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi meminta agar para pekerja kemanusiaan terutama yang berada di berbagai belahan dunia termasuk wilayah konflik, harus dilindungi.
Hal ini ditegaskan Retno yang turut serta dalam pembentukan Ministerial Group for the Protection of Humanitarian Personnel, yang diinisiasi oleh Australia, di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum ke-79 PBB.
"Pembentukan kelompok ini ditujukan untuk mendorong komitmen penegakkan hukum humaniter internasional dan perlindungan pekerja dan aktor kemanusiaan di wilayah konflik," kata Retno, di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (24/9/2024).
Indonesia bergabung bersama Australia, Swiss, Brasil, Yordania, Jepang, Sierra Leone, Kolombia dan Palang Merah Indonesia untuk sama-sama membahas pentingnya proteksi terhadap para pekerja kemanusiaan.
Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 280 pekerja kemanusiaan yang menjadi korban di berbagai konflik bersenjata; lebih dari setengahnya di Gaza.
"Tahun 2024 pun tampaknya akan menjadi tahun yang lebih suram. Apa yang kita saksikan di Gaza, dengan para pekerja kemanusiaan yang tewas akibat serangan udara dan konvoi vaksin polio yang diserang, benar-benar tidak dapat ditoleransi," ujar Retno.
1. Indonesia komitmen lindungi pekerja kemanusiaan
potret staf UNRWA. (x.com/UNLazzarini)Retno menegaskan bahwa Indonesia sangat berkomitmen dalam melindungi para pekerja kemanusiaan tersebut, di tengah situasi global yang makin tak menentu.
“Kenapa inisiaitf ini kita mulai bahas? Karena semakin banyak dari mereka yang terbunuh pada saat mereka melakukan pekerjaannya dan ini sangat mengkhawatirkan. Perang pun ada aturannya dan hukum humaniter internasional harus dihormati,” tegas Retno.
Jika para pekerja kemanusiaan tidak mendapat perlindungan, lanjut dia, maka dampaknya adalah kepada para warga sipil yang hidupnya merana lantaran konflik.
“Indonesia akan bergabung dengan core group tersebut dan membahas apa yang akan kita lakukan selanjutnya terhadap mereka, para pekerja kemanusiaan ini,” tutur Retno.
Baca Juga: Menlu Retno Serukan Reformasi Dewan Keamanan PBB
2. Pekerja kemanusiaan adalah pihak yang netral
Pemberian vaksin polio untuk anak-anak di Jalur Gaza selama konflik masih terus berlangsung pada September 2024. (x.com/@UNRWA)Sementara itu, Retno menekankan bahwa para pekerja kemanusiaan adalah pihak yang netral ketika mereka berada di sebuah wilayah konflik.
“Memastikan bahwa tidak adanya impunitas dalam pelanggaran hukum humaniter sangat perlu, pun sistem kerja PBB harus diperkuat dan sinergi kerja sama kemanusiaan internasional untuk mengatasi tantangan dalam melindungi aktor kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata,” ucapnya.
3. Komitmen bersama para negara yang hadir
Sebagai salah satu upaya, Retno juga menyampaikan kepemimpinan Indonesia melalui inisiasi penyelenggaraan Regional Conference on Humanitarian Assistance (RCHA) di tahun 2024. RCHA yang sebelumnya diselenggarakan pada tahun 2019 dan 2021 bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama dan kemitraan seluruh pemangku kepentingan untuk isu bantuan kemanusiaan di semua tingkatan di kawasan Asia Pasifik.
Negara-negara yang hadir juga menyepakati sebuah Pernyataan Bersama yang meresmikan pembentukan Ministerial Group for the Protection of Humanitarian Personnel, sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk menegakkan hukum humaniter internasional, dan mendorong aksi-aksi konkret dalam melindungi pekerja kemanusiaan di wilayah konflik.
Baca Juga: Menlu Retno Minta Gerakan Non-Blok Komitmen Perjuangkan Palestina
