DPR AS Gelar Penyelidikan Pemakzulan Joe Biden
Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberikan keterangan kepada media di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11/2022). (IDN Times/Uni Lubis)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Kevin McCarthy mengumumkan DPR akan menggelar penyelidikan untuk memakzulkan Presiden AS Joe Biden.
“Lewat penyelidikan ini, kami menemukan bahwa Presiden Biden berbohong kepada rakyat Amerika soal apa yang ia ketahui terkait transaksi bisnis asing keluarganya,” kata McCarthy, dikutip dari VoA, Jumat (15/9/2023).
Biden dituduh berbohong soal bisnis keluarganya yang menerima jutaan dolar dari perusahaan cangkang dan transaksi tersebut sudah dipertanyakan oleh Kementerian Keuangan AS. Transaksi ini disebut terjadi saat Biden menjadi wapres di masa kepemimpinan Barack Obama.
Pemakzulan oleh DPR adalah langkah pertama dalam proses formal untuk memberhentikan seorang presiden, atau pejabat eksekutif atau yudikatif lainnya. Pemakzulan membutuhkan suara mayoritas di majelis dan Senat AS.
1. Ada korupsi yang dilakukan keluarga Biden
Ketua DPR AS, Kevin McCarthy. (Sumber: twitter.com/SpeakerMcCarthy)Menurut McCarthy, berdasarkan investasi Partai Republik, ada budaya korupsi yang dilanggengkan Biden serta kebohongan Biden soal bisnis keluarganya di luar negeri.
“Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Ini perlu ditindak lebih lanjut oleh DPR,” kata McCarthy.
Baca Juga: Joe Biden Absen di KTT ASEAN Jakarta
2. Anak Biden punya jabatan di perusahaan minyak Ukraina
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan putranya, Hunter Biden. (Instagram.com/hunterbidenn)Tuduhan lain yang diungkap Partai Republik menyasar ke anak Biden yaitu Hunter Biden, yang menjabat salah satu direksi perusahaan energi dan minyak Burisma di Ukraina.
Kala Biden menjadi wapres, ia diduga menekan Ukraina untuk memecat salah satu jaksa yang ikut menyelidiki kasus di perusahaan minyak tersebut.
3. Gedung Putih menangkal tuduhan Republik
Ilustrasi White House (Unsplash/Stephen Walker)Gedung Putih langsung mengeluarkan pernyataan terkait tuduhan Republik dan DPR AS ini. Gedung Putih menegaskan Partai Republik tidak punya dasar untuk mengadakan penyelidikan pemakzulan.
Republik juga disebut tidak memiliki bukti konkret atas tuduhan kepada Biden tersebut.
Baca Juga: Joe Biden Ucapkan Selamat Hari Kemerdekaan RI kepada Jokowi
