Bangladesh Diguncang Demo Besar, Kemlu Pantau Kondisi WNI
Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha (IDN Times/Tunggul Damarjati)
Intinya Sih...
- Kemlu RI dan KBRI Dhaka memantau keamanan di Bangladesh selama demonstrasi yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri.
- Imbauan kepada WNI untuk tetap waspada, menghindari kerumunan massa, dan segera menghubungi hotline KBRI Dhaka jika menghadapi situasi darurat.
- Protes atas kuota pekerjaan sektor publik di Bangladesh telah memicu kemarahan di kalangan mahasiswa karena tingginya tingkat pengangguran kaum muda.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Dhaka memantau dari dekat situasi keamanan di Bangladesh selama berlangsungnya demonstrasi yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri. Pengawasan diperlukan, lantaran demonstrasi tersebut telah memengaruhi akses transportasi umum dan menewaskan 39 orang.
"KBRI Dhaka telah menjalin kontak dengan para WNI di Bangladesh. Hingga saat ini, kondisi mereka tetap aman dan selamat," kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha dalam pesan singkatnya, Jumat (19/7/2024).
Baca Juga: Demo Mahasiswa Berlanjut di Bangladesh, 17 Orang Tewas
1. KBRI terbitkan imbauan untuk WNI
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha. (dok. Kemlu RI)Judha menyatakan, telah keluar imbauan kepada komunitas WNI untuk tetap waspada, menghindari kerumunan massa, mematuhi arahan dari otoritas setempat, dan segera menghubungi hotline KBRI Dhaka, di nomor +880 1614 444552, jika menghadapi situasi darurat.
"Data lapor diri KBRI Dhaka mencatat terdapat 563 WNI yang menetap di Bangladesh. Kemlu dan KBRI Dhaka akan terus memonitor situasi dan mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk melindungi keselamatan WNI," kata Judha.
2. Apa saja faktor pemicu protes mahasiswa di Bangladesh?
Editor’s picks
Negara Asia Selatan tersebut telah diguncang protes selama berminggu-minggu atas kuota pekerjaan sektor publik, yang mencakup kuota pekerjaan 30 persen untuk anggota keluarga pejuang dalam perang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada 1971.
Hal ini telah memicu kemarahan di kalangan mahasiswa karena menghadapi tingkat pengangguran kaum muda yang tinggi. Hampir 32 juta anak muda Bangladesh tidak bekerja atau bersekolah dari total populasi 170 juta jiwa.
Saat ini, 56 persen pekerjaan pemerintah di Bangladesh disediakan berdasarkan kuota. Ini termasuk 10 persen untuk perempuan, 10 persen untuk orang-orang dari distrik terbelakang, lima persen untuk masyarakat adat, dan satu persen untuk penyandang disabilitas.
3. PM Bangladesh tolak tuntutan demo
Demonstrasi pun meningkat setelah Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, menolak tuntutan para pengunjuk rasa dan menyatakan masalah tersebut kini sedang dibawa ke pengadilan.
Hasina juga melabeli para pengunjuk rasa yang menentang kuota sebagai 'razakar', yakni istilah yang digunakan untuk mereka yang diduga bekerja sama dengan tentara Pakistan selama perang kemerdekaan.
Protes berubah menjadi kekerasan pekan ini, ketika ribuan pengunjuk rasa antikuota di seluruh negeri bentrok dengan para anggota sayap mahasiswa partai Liga Awami yang berkuasa.
Baca Juga: Demo di Bangladesh Renggut 9 Nyawa, Kampus Ditutup Tanpa Batas Waktu
