AS Diminta Tidak Campuri Isu Laut China Selatan
Profesor dari Universitas Renmin China, Jin Canrong. (IDN Times/Sonya Michaella)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketegangan di Laut China Selatan hingga kini belum terselesaikan. Baru-baru ini bahkan relasi antara China dan Filipina juga memanas akibat konflik perairan internasional tersebut.
Di sisi lain, China dan ASEAN kini tengah menggodok dan bersiap untuk bernegosiasi untuk penyelesaian Code of Conduct (COC) Laut China Selatan.
Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023, berinisiatif mempercepat proses negosiasi COC Laut China Selatan tersebut. Inisiatif ini berhasil disepakati oleh seluruh negara ASEAN dan China.
Profesor dari Renmin University Tiongkok, Jin Canrong membenarkan hal tersebut. Menurutnya, Beijing kini tengah mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan.
“Memang ada sengketa, dan saat ini kami tengah menegosiasikannya,” kata Jin kepada awak media dalam acara Public Diplomacy Advisory Panel yang digelar oleh Kedutaan Besar China dan Kementerian Luar Negeri China, di Jakarta, Senin (16/10/2023).
1. Minta negara lain di luar ASEAN tidak ikut campur
Public Diplomacy Advisory Panel Kementerian Luar Negeri China. (IDN Times/Sonya Michaella)Menurut Jin, sebaiknya negara-negara di luar wilayah Asia Tenggara, seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang serta Eropa tidak ikut campur dalam permasalah ini.
“Mereka tidak ada di kawasan. Untuk apa? Mereka hanya ingin membuat persoalan ini makin keruh dan memecah semuanya. Mereka ingin membuat sengketa ini menjadi konflik terbuka,” tutur Jin.
“Mereka pembuat masalah dan hanya ingin mengambil keuntungan dari sengketa ini,” ucap dia.
Jin menambahkan, sesegera mungkin China dan ASEAN harus memiliki konsensus untuk penyelesaian isu Laut China Selatan tersebut.
Baca Juga: Dubes China: COC Laut China Selatan Masih Negosiasi
2. China bertumpu pada negosiasi
Personel penjaga pantai Filipina sedang mengamati armada milik China di daerah Sabina Shoal, Kepulauan Spratly, Laut China Selatan pada 27 April 2021. (Facebook.com/Philippines Coast Guard)Jin juga mengatakan bahwa negaranya mengacu pada negosiasi dengan ASEAN, bukan memaksakan keputusan arbitrase.
“Kami harap isu ini hanya kami (China dan negara-negara yang bersengketa, mayoritas negara ASEAN) yang menyelesaikan isu Laut China Selatan, bukan pihak lain,” ungkap Jin.
Pedoman yang baru pertama kali ada dalam sejarah ini merangkum aspirasi ASEAN-China untuk selesaikan COC dalam tiga tahun atau kurang, melalui pembahasan secara intensif isu-isu yang tertunda selama ini, serta usulan metode kerja lainnya agar negosiasi berjalan lebih cepat dan efektif.
COC juga diharapkan menjadi aturan tata perilaku yang merefleksikan norma, prinsip dan aturan internasional yang selaras dan merujuk pada hukum internasional, khususnya UNCLOS dengan tujuan tercapainya kawasan Laut China Selatan yang stabil, aman dan damai.
3. Pembacaan pertama isi kode etik COC disepakati pada 2019
potret kondisi di Laut China Selatan (pixabay.com/user1488365914)Sebelum COC, China dan ASEAN sepakat meneken Declaration of Conduct atau DOC, di mana China mendukung kesepakatan multilateral soal isu tersebut.
Pada 2019 lalu, 10 negara anggota ASEAN dan China telah menyepakati pembacaan pertama dari isi kode etik COC Laut China Selatan.
Penyelesaian tahap pertama pembacaan isi COC ini dianggap sebuah kemajuan signifikan terkait penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Kode etik ini dibentuk untuk mengatur negara-negara yang berada di sekeliling Laut China Selatan, terutama untuk sejumlah negara yang saling klaim wilayah perairan internasional itu.
Baca Juga: China Usulkan Komunitas Maritim untuk Stabilitas Laut China Selatan
