Militer Bentuk Pemerintahan Sementara usai PM Hasina Kabur ke India
ilustrasi demonstran di Bangladesh (unsplash.com/Tanvir Khondokar)
Intinya Sih...
- Jenderal Waker-Uz-Zaman membentuk pemerintahan sementara setelah PM Sheikh Hasina mundur sebagai pimpinan.
- Pemerintahan sementara akan melakukan investigasi menyeluruh terkait kematian dalam aksi demo anti-pemerintah yang menewaskan 300 orang.
- KBRI Dhaka meningkatkan status kedaruratan dari siaga III menjadi siaga II, meminta WNI untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari kerumunan massa.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Panglima militer Bangladesh, Jenderal Waker-Uz-Zaman pada Senin (5/8/2024) mengumumkan membentuk sebuah pemerintahan sementara usai Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur sebagai pucuk pimpinan. Jenderal Waker meminta kepada masyarakat Bangladesh untuk tenang. Pengumuman itu disampaikan secara luas melalui stasiun televisi nasional.
Selain itu, Jenderal Waker juga menjanjikan investigasi menyeluruh terkait kematian yang timbul akibat demo besar anti-pemerintah yang telah berlangsung selama hampir satu bulan. "Saya janji kepada Anda semua, kami akan bawa keadilan kepada semua pelaku pembunuhan dan korban ketidakadilan. Kami harap Anda semua mempercayai angkatan bersenjata negara ini. Saya akan bertanggung jawab penuh," ujar Jenderal Waker dalam pidatonya dan dikutip dari stasiun berita Al Jazeera.
Sementara, PM Hasina usai mundur memilih kabur ke India. Ia dilaporkan kabur menggunakan helikopter militer menuju ke India pada hari ini.
Media lokal Bangladesh melaporkan ribuan warga menyerbu kediaman PM Hasina. Mereka bernyanyi sebagai tanda kebahagiaan bisa menggulingkan PM yang telah berkuasa lebih dari 20 tahun itu.
Baca Juga: Bangladesh Rusuh, KBRI Tingkatkan Status Darurat Jadi Siaga II
1. Aktivis dan mahasiswa akan menolak bila militer ikut bergabung ke pemerintahan
Ilustrasi kerusuhan di Bangladesh. (www.facebook.com/@IndonesiaLuarBiasaSementara, detail mengenai pemerintahan sementara yang dibentuk oleh militer Bangladesh masih belum jelas. Jenderal Waker mengatakan ia sedang berkomunikasi dengan parpol terbesar di Bangladesh termasuk kelompok oposisi, Partai Nasionalis Bangladesh.
Belum diketahui dengan jelas pula apakah militer Bangladesh juga ikut ambil bagian di dalam pemerintahan sementara tersebut. Sebab, berdasarkan peristiwa kudeta militer di masa lalu, pucuk pimpinan akan dipegang oleh unsur militer.
Tetapi, dalam pandangan akademisi di School of Afrian and Oriental Studies, Inggris, Naomi Hossain, para aktivis dan mahasiswa akan menolak bila militer ikut ambil bagian di dalam pemerintahan sementara.
"Kita tidak bisa membiarkan itu (militer memimpin pemerintahan sementara). Kami berharap militer bisa tetap mempertahankan situasi damai dan membentuk sistem pemerintahan sementara yang kembali ke sistem demokrasi," ujar Hossain seperti dikutip dari stasiun berita Al-Jazeera.
Baca Juga: PM Hasina Mundur, Militer Ambil Alih Bangladesh
Editor’s picks
2. 300 orang tewas dalam demo anti-pemerintahan
Facebook / @Indonesia Luar BiasaSementara, dalam laporan stasiun berita BBC, sekitar 300 orang tewas dalam aksi demo anti-pemerintahan tersebut. Sebanyak 94 orang di antaranya tewas pada Minggu kemarin. Ini menjadikan aksi demo dengan tingkat korban tewas terbanyak sepanjang sejarah berdirinya Bangladesh.
Para pengunjuk rasa menuding melonjaknya jumlah korban tewas akibat ulah polisi. Sementara, pemerintah berdalih tembakan dilepaskan ke arah demonstran sebagai bentuk pembelaan diri dan melindungi aset milik negara.
3. KBRI Dhaka tingkat status darurat jadi siaga II
Lantaran kondisi di Bangladesh yang semakin memburuk, KBRI Dhaka meningkatkan status kedaruratan dari siaga III menjadi siaga II. "Diimbau kepada para WNI di Bangladesh untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar rumah untuk hal-hal non-esensial serta menghindari kerumunan massa dan lokasi demonstrasi," ujar Direktur Perlindungan Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha di dalam keterangan tertulis pada Senin (5/8/2024).
Para WNI, kata Judha, juga diharapkan dapat terus menjaga komunikasi dan mengikuti langkah-langkah kontingensi yang ditetapkan oleh KBRI Dhaka.
Lebih lanjut, Judha juga mengimbau kepada WNI yang memiliki rencana perjalanan menuju ke Bangladesh agar menunda dulu agenda ke sana. "Diimbau untuk menunda perjalanan ke Bangladesh sampai situasi dan kondisi keamanan membaik," kata Judha.
Kemlu juga memberikan nomor kontak hotline yang dapat dihubungi dalam kondisi darurat yaitu KBRI Dhaka (+880)1614444552 dan Direktorat Perlindungan WNI Kemlu 081890070027.
Sementara, juru bicara Kemlu, Roy Soemirat mengatakan KBRI di Dhaka akan terus memonitor situasi dan kondisi di Bangladesh. Ia juga menyebut total ada 577 WNI yang berada di sana.
"Saat ini sebanyak 577 orang terpantau aman dan terkontrol," kata Roy kepada IDN Times melalui pesan pendek hari ini.
Baca Juga: Demo Mahasiswa Meluas Bikin PM Bangladesh Mundur dan Kabur
