Korea Utara Frustrasi Belum Ada Deklarasi Akhiri Perang
ANTARA FOTO/KCNA via REUTERS
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Seoul, IDN Times - Pemerintah Korea Utara dilaporkan merasa frustrasi karena belum ada deklarasi resmi dari Korea Selatan untuk mengakhiri Perang Korea. Putra mantan Presiden Korea Selatan, Kim Hong-gul, mengatakan kepada South China Morning Post mereka kecewa sebab Korea Selatan lamban dalam memperbaiki hubungan menyusul pertemuan tingkat tinggi Korea pada 27 April dan 26 Mei lalu.
1. Korea Utara mempertanyakan alasan keterlambatan itu
ANTARA FOTO/KCNA via REUTERSKim, Ketua Dewan Rekonsiliasi dan Kerja Sama Korea, mengungkap bahwa dalam kunjungan terakhirnya ke Pyongyang para petinggi di negara tersebut resah dengan ketiadaan deklarasi resmi tersebut.
Kim yang merupakan putra dari mantan Presiden Kim Dae-jung itu berkata,"Pejabat Korea Utara mengaku frustrasi karena keterlambatan tersebut dan bertanya apa ada alasan jelas yang menyebabkannya."
"Mereka awalnya menginginkan kesepakatan damai tapi kini meminta deklarasi resmi untuk mengakhiri Perang Korea," tambahnya. Kim menyebut deklarasi tersebut bersifat krusial dalam mempercepat proses denuklirisasi Semenanjung Korea.
Baca Juga: Nyeleneh, 10 Aturan Ini Wajib Dipatuhi Saat Traveling ke Korea Utara!
2. Deklarasi Panmunjom menyebut kedua negara berkomitmen untuk mengakhiri konflik
Editor’s picks
ANTARA FOTO/Singapore's Ministry of Communication and InformationKedua Korea bertemu dua kali pada akhir April dan Mei lalu untuk membicarakan sejumlah hal, terutama proses damai. Hasilnya adalah Deklarasi Panmunjom yang berisi komitmen mengakhiri Perang Korea selama 60 tahun, menyelesaikan perbedaan dengan damai, serta menghindari provokasi.
Hanya saja, menurut Korea Utara, pihak Selatan tidak menindaklanjuti dengan cepat. Salah satu yang juga dipersoalkan adalah sanksi ekonomi di mana Korea Utara menilai ini adalah bagian krusial dalam proses perbaikan hubungan antara kedua negara. "Mereka mengeluhkan bagaimana Seoul terlalu memperhatikan rezim yang mendapat sanksi PBB itu dan cukup pasif dalam memperbaiki proyek ekonomi antar Korea," ungkap Kim.
3. Tiongkok bisa dilibatkan dalam pembicaraan damai antar Korea
ANTARA FOTO/KCNA via REUTERSUtusan Khusus Tiongkok, Kong Xuanyou, berangkat ke Pyongyang Rabu (25/7). Berdasarkan laporan, ia diharapkan akan membagikan pandangan mengenai proses denuklirisasi antara Korea Utara, Korea Selatan serta Amerika Serikat. Apalagi Kim Jong-un sudah sempat bertemu dengan Donald Trump di Singapura pada Juni lalu.
Persoalan utama yang jadi kendala tentu saja perkara sanksi ekonomi. Kim sempat berkata,"Korea Utara akan menyerahkan lebih banyak hanya jika sanksi dihapuskan, bahkan bila tidak semuanya. Penghapusan sanksi akan memberikan rezim ini legimitasi untuk membujuk rakyat agar menyerahkan kapabilitas nuklir sepenuhnya demi akselerasi pengembangan ekonomi."
Kim pun mengakui bahwa Tiongkok punya peran penting dalam proses tersebut. "Meski Korea Utara tak menyebutkan apapun tentang Tiongkok selama perjalanan terakhirku, aku percaya tidak masuk akal untuk memberlakukan pengecualian kepada Beijing dalam proses ini. Justru akan jadi sulit untuk melanjutkan deklarasi mengakhiri perang bila tanpa partisipasi Tiongkok."
Baca Juga: Wisata Antimainstream ke Korea Utara: Tak Serumit yang Dibayangkan
