Selidiki Pelanggaran HAM, PBB akan Kirim Tim ke Bangladesh
Ilustrasi demonstran di Bangladesh. (unsplash.com/Bornil Amin)
Intinya Sih...
- Kantor HAM PBB akan mengirimkan misi pencari fakta ke Bangladesh untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan.
- Komisaris Tinggi PBB untuk HAM menyambut baik aksesi Bangladesh pada Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.
- Protes anti-pemerintah di Bangladesh meningkat menjadi kekerasan paling mematikan sejak kemerdekaan negara itu pada 1971, menewaskan lebih dari 1.000 orang.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada Jumat (30/8/2024) mengatakan akan mengirimkan misi pencari fakta ke Bangladesh. Hal ini dilakukan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dan pelanggaran melalui penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan, guna meredakan protes yang dipimpin oleh mahasiswa baru-baru ini di negara tersebut.
Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Türk, menuturkan bahwa ia telah menerima undangan dari pemerintah sementara negara itu yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, untuk mengirim tim ke Bangladesh, dilansir Associated Press.
1. Pelanggaran HAM telah berlangsung lama di Bangladesh
Türk juga menyambut baik aksesi Bangladesh baru-baru ini pada Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Ia juga memuji pembentukan komisi nasional untuk menyelidiki kasus-kasus penghilangan paksa, yang mana masalah tersebut telah berlangsung lama di Bangladesh.
Pada 2021, Human Rights Watch mengatakan dalam sebuah laporan bahwa menurut kelompok HAM Bangladesh, hampir 600 orang telah dihilangkan secara paksa oleh pasukan keamanan sejak tahun 2009.
Kelompok HAM dan aktivis mengatakan, para korban ditahan di berbagai pusat penahanan di seluruh negeri. Pekan ini, Bangladesh telah meminta PBB untuk menyelidiki penghilangan paksa yang terjadi sejak 1 Januari 2010, yang diduga melibatkan anggota polisi dan kelompok paramiliter, intelijen, dan militer.
2. PBB telah menurunkan timnya pada 22-29 Agustus untuk melakukan verifikasi awal
Editor’s picks
PBB telah melaporkan hampir 650 orang tewas sejak 15 Juli, ketika protes mahasiswa berubah menjadi kekerasan. Angka itu mencakup kematian banyak orang akibat kekerasan baru setelah mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina meninggalkan negara itu di tengah pemberontakan massal.
Tim pendahulu PBB, mengunjungi Bangladesh pada 22-29 Agustus dan bertemu dengan para pemimpin protes dari mahasiswa, termasuk beberapa orang yang telah ditahan, serta pejabat sementara pemerintah dan kepolisian, jurnalis, serta pembela HAM.
"Komisi HAM PBB akan mengerahkan tim pencari fakta ke Bangladesh dalam beberapa minggu mendatang, dengan tujuan untuk melaporkan pelanggaran dan penyiksaan yang terjadi selama protes, menganalisis akar penyebabnya, dan membuat rekomendasi untuk memajukan keadilan dan akuntabilitas, serta untuk reformasi jangka panjang," kata Ravina Shamdasani, juru bicara Kantor HAM PBB, dalam sebuah pernyataan.
"Kami siap mendukung Komisi dalam pekerjaannya, yang harus berkonsultasi erat dengan para korban dan keluarga mereka," sambungnya, dikutip dari Reuters.
3. Bangladesh di bawah kepemimpinan Hasina
Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina (kiri) saat bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di New Delhi (22/6/2024). (x.com/Narendra Modi)Protes anti-pemerintah bulan lalu di Bangladesh, dimulai sebagai gerakan yang dipimpin mahasiswa terhadap kuota pekerjaan sektor publik, telah meningkat menjadi kekerasan paling mematikan sejak kemerdekaan negara itu pada 1971.
Kerusuhan tersebut menewaskan lebih dari 1.000 orang, serta mendorong Hasina mengundurkan diri dan melarikan diri ke India pada 5 Agustus. Kekerasan pun berlanjut selama beberapa hari setelah ia meninggalkan Bangladesh.
Hasina telah memerintah negara Asia Selatan berpenduduk 200 juta orang itu selama 15 tahun terakhir. Dalam masa jabatannya, ia telah melakukan penangkapan terhadap para pemimpin oposisi, tindakan keras terhadap kebebasan berbicara, dan penindasan terhadap perbedaan pendapat.
Baca Juga: Mengungsi 7 Tahun, Rohingya di Bangladesh Unjuk Rasa
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
