Pakar: Pembatasan Pelajar Asing di Australia Rugikan Ekonomi
Ilustrasi Gedung Opera Sydney di Australia. (pexels.com/Brett Stone)
Intinya Sih...
- Pemerintah Australia membatasi pelajar internasional untuk mengurangi tingkat imigrasi dan menyebabkan dampak buruk pada ekonomi.
- Pelajar asing berkontribusi sekitar setengah dari migrasi bersih di Australia, dan pembatasan visa dapat mempengaruhi universitas dan penelitian mereka.
- Departemen Keuangan Australia menunjukkan bahwa angka migrasi menurun tanpa tindakan keras terkait pembatasan mahasiswa asing. Pemerintah berupaya mengatasi kekurangan perumahan nasional dengan strategi keseluruhan.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Australia telah berupaya membatasi jumlah pelajar internasional, guna mengekang tingkat imigrasi. Akan tetapi, kebijakan tersebut dinilai dapat merugikan ekonomi Negeri Kanguru, mengingat pendidikan sebagai ekspor terbesar keempat negara itu. Berdasarkan data terbaru, satu dari 33 orang di Australia adalah pelajar dari luar negeri.
Pelajar asing menyumbang sekitar setengah dari arus migran bersih setiap tahun. Mereka kembali ke negara itu setelah penutupan perbatasan akibat pandemik COVID-19 berakhir, sehingga migrasi luar negeri bersih mencapai rekor 548 ribu untuk tahun yang berakhir pada September 2023.
1. Kebijakan pembatasan akan merugikan universitas dan ekonomi
Menurut Elizabeth Collett, peneliti global di Migration Policy Institute, usulan pembatasan visa pelajar untuk Australia merupakan instrumen tumpul yang dapat berdampak pada perekonomian dan kemampuan penelitian negara tersebut.
"Menerapkan sesuatu dengan begitu cepat mungkin akan berdampak besar, terutama pada perekonomian yang sangat bergantung pada pelajar internasional," ujarnya dalam wawancara di Bloomberg Television pada Selasa (20/8/2024).
"Sementara kebijakan itu terutama ditujukan pada penyedia pendidikan rendah. Pembatasan tersebut dapat berdampak lebih besar pada sekolah-sekolah unggulan dan kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam penelitian," sambungnya, dikutip dari The Straits Times.
2. Pembatasan jumlah migrasi dan upaya meredakan tekanan perumahan
Bendera Australia. (Pexels.com/Hugo Heimendinger)Editor’s picks
Collett menuturkan, dampak dari kebijakan tersebut kemungkinan akan sangat parah bagi universitas yang merencanakan tujuan penelitian dan anggarannya bertahun-tahun sebelumnya.
"Ada beberapa kekhawatiran nyata dari penyedia pendidikan bahwa mereka belum punya waktu untuk benar-benar memikirkan apa artinya hal ini. Anda akan melihat dampaknya pada semua tingkat penyedia pendidikan, jika hal ini mulai berlaku," kata Collett.
Sementara itu, data Departemen Keuangan Australia menunjukkan, bahkan tanpa tindakan keras terkait pembatasan mahasiswa asing, angka migrasi menurun seperti yang diharapkan.
Pada Juni, Menteri Keuangan Stephen Kennedy mengatakan kepada komite Senat, bahwa analisis departemennya menunjukkan target tersebut berada di jalur yang tepat untuk dipenuhi berdasarkan reformasi migrasi yang ada, yang tidak termasuk batasan yang diusulkan.
Di sisi lain, Menteri Pendidikan Jason Clare diharapkan dapat mengungkapkan mekanisme yang akan digunakannya untuk menerapkan pembatasan pada 1.400 universitas dan perguruan tinggi mulai awal 2025. Hal tersebut sebagai bagian dari strategi keseluruhan pemerintah untuk mengurangi jumlah imigrasi guna meredakan tekanan perumahan, Australian Financial Review melaporkan.
3. Sejumlah kebijakan telah diberlakukan untuk mengekang angka migrasi
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. (twitter.com/AlboMP)Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese, Australia berupaya mengatasi kekhawatiran atas tingginya angka migrasi usai COVID-19, yang memperparah kekurangan perumahan nasional dan kualitas layanan yang diberikan oleh beberapa lembaga pendidikan tinggi.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, negara itu telah menerapkan sejumlah aturan untuk memperketat imigrasi pelajar. Ini termasuk kenaikan biaya aplikasi visa sebesar 125 persen dan standar kemampuan bahasa Inggris yang lebih ketat.
Baca Juga: Bertemu PM Australia, Prabowo Bahas Kerja Sama dan Latihan Militer
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
