Malaysia Investigasi Kebocoran Nota Diplomatik dari China
Potret Menara Kembar Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia. (unsplash.com/Esmonde Yong)
Intinya Sih...
- Kementerian Luar Negeri Malaysia akan mengajukan laporan polisi dan melakukan investigasi terkait kebocoran nota diplomatik dari Kemenlu China.
- China menuntut Malaysia untuk menghentikan aktivitas di wilayah maritim kaya minyak di lepas negara bagian Sarawak, dan menuduh Kuala Lumpur melanggar batas wilayah yang tercakup dalam peta kontroversial 'ten-dash-line'.
- Malaysia tetap mempertahankan kedaulatan, hak kedaulatan, dan kepentingannya di wilayah maritimnya berdasarkan Peta Malaysia tahun 1979 serta prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Malaysia mengatakan pada Rabu (4/9/2024) bahwa pihaknya akan mengajukan laporan polisi dan segera melakukan investigasi terkait kebocoran nota diplomatik yang dikirim oleh Kemenlu China ke Kedutaan Besar Malaysia di Beijing pada 18 Februari 2024.
Catatan itu dipublikasikan dalam sebuah artikel oleh media Filipina pada 29 Agustus. Media tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut, namun menyinggung sengketa Laut China Selatan (LCS) dalam pernyataannya.
1. Apa isi nota diplomatik yang dirilis oleh media Filipina?
Terkait kebocoran tersebut, Kemenlu Malaysia tengah melakukan investigasi internal atas pelanggaran informasi rahasia tersebut.
"Kementerian memandang kebocoran dokumen ini, yang merupakan saluran komunikasi resmi antara kedua negara, sebagai hal yang sangat memprihatinkan," kata kementerian tersebut dalam pernyataannya, dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia.
Dilansir Associated Press, Philippine Daily Inquirer telah menerbitkan isi terkait nota diplomatik, di mana China dilaporkan menuntut agar Malaysia segera menghentikan semua aktivitas di wilayah maritim kaya minyak di lepas negara bagian Sarawak di pulau Kalimantan.
Laporkan itu mengungkapkan bahwa Beijing menuduh Kuala Lumpur melanggar batas wilayah yang tercakup dalam peta kontroversial 'ten-dash-line' yang menunjukkan klaim kedaulatannya di Laut China Selatan. Nota diplomatik tersebut juga menyatakan ketidaksenangan Beijing atas kegiatan eksplorasi minyak dan gas Malaysia di dekat Luconia Shoals, yang dekat dengan Sarawak.
2. Malaysia akan tetap pertahankan hak kedaulatan dan maritimnya di LCS
Ilustrasi bendera Malaysia. (unsplash.com/Aaron Lee)Editor’s picks
Dalam pernyataannya pada 4 September, Negeri Jiran telah menyatakan bahwa sikap negaranya terhadap LCS tetap tidak berubah. Malaysia akan terus mempertahankan kedaulatan, hak kedaulatan, dan kepentingannya di wilayah maritimnya berdasarkan Peta Malaysia tahun 1979.
Pendekatan tersebut dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.
"Dalam upaya kami untuk menjaga LCS sebagai perairan perdamaian, stabilitas, dan perdagangan, Malaysia akan terus memprioritaskan keterlibatan diplomatik dengan negara lain, termasuk China," kata Kemenlu Malaysia.
"Hal ini sejalan dengan ketentuan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC), yang menekankan penyelesaian sengketa dengan cara damai dan menghindari ancaman atau penggunaan kekerasan," sambungnya.
3. Anwar Ibrahim memilih jalur diplomatik terkait masalah LCS dengan China
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. (twitter.com/anwaribrahim)Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Malaysia secara tradisional mengambil sikap lunak terhadap Beijing, termasuk mengenai Laut China Selatan, kendati ada pertikaian yang meningkat antara China dan Filipina yang telah memicu kekhawatiran terkait eskalasi yang berbahaya.
Pada 2023, Anwar mengatakan bahwa Beijing menyatakan kekhawatirannya tentang aktivitas energi oleh perusahaan negara Malaysia Petronas dan ia siap untuk bernegosiasi dengan China mengenai sengketa maritim, The Straits Times melaporkan.
Petronas mengoperasikan ladang minyak dan gas di LCS dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Malaysia, dan dalam beberapa tahun terakhir, telah beberapa kali bertemu dengan kapal-kapal China. Namun, Kuala Lumpur jarang mengkritik Beijing di depan umum. Hal ini dilakukan sebagian untuk melindungi hubungan ekonomi kedua negara, di mana China menjadi mitra dagang utama Malaysia sejak 2009.
Negeri Tirai Bambu mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan sebagai wilayahnya berdasarkan peta sejarah. Ini termasuk bagian dari ZEE Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Taiwan, yang mempersulit upaya eksplorasi energi oleh beberapa negara tersebut.
Baca Juga: Frater dari Malaysia Sebut Negeri Jiran 'Iri' RI Bisa Datangkan Paus
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
