Kekurangan Tenaga Medis, Korsel Kerahkan 235 Dokter Militer
Ilustrasi brankar rumah sakit. (pexels.com/Pixabay)
Intinya Sih...
- 235 dokter militer dikirim ke rumah sakit yang kekurangan tenaga medis
- Dokter militer yang dikerahkan akan diberikan kekebalan dari tanggung jawab malapraktik medis
- Anggota parlemen Korsel berupaya mengatasi kekhawatiran gangguan dalam sistem medis menjelang liburan Chuseok
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan (Korsel) mengumumkan bahwa 235 dokter militer akan dikirim ke instalasi gawat darurat (IGD) di rumah sakit yang mengalami kekurangan tenaga medis. Ini terjadi setelah sejumlah besar dokter junior mengundurkan diri pada Februari, sebagai protes atas keputusan pemerintah yang secara signifikan meningkatkan kuota penerimaan sekolah kedokteran.
Dilansir Arirang News pada Selasa (10/9/2024), tambahan tersebut menyusul 15 pengiriman dokter militer pekan lalu. Nantinya, mereka akan ditugaskan secara bertahap ke fasilitas medis mulai Senin hingga Rabu.
1. Dokter militer pengganti bebas dari tuntutan malapraktik
Para dokter militer yang dikerahkan ke UGD akan diberikan kekebalan dari tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan malapraktik medis, kata otoritas kesehatan pada 8 Agustus.
Kementerian kesehatan menuturkan, rumah sakit telah menyerahkan formulir persetujuan yang menyetujui untuk memikul tanggung jawab hingga 20 juta won (sekitar Rp229,8 juta) sebagai kompensasi atas kasus malapraktik medis yang melibatkan dokter pengganti tersebut.
Sementara itu, guna meringankan potensi beban keuangan pada rumah sakit, kementerian telah mengamankan polis asuransi kelompok yang mencakup hingga 200 juta won (Rp2,2 miliar) per klaim, dengan total batas cakupan 2 miliar won (Rp22,9 miliar), Yonhap melaporkan.
2. Sejumlah dokter militer kesulitan berada di UGD karena kurangnya pelatihan
Editor’s picks
Meski begitu, beberapa dokter militer meminta untuk kembali dan menolak untuk bekerja karena mereka tidak memiliki pengalaman yang diperlukan. Sejumlah dokter militer kesulitan dengan tugas di UGD dan meminta penugasan kembali ke unit perawatan intensif. Namun, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pelatihan dan komunikasi.
Berdasarkan aturan, semua pria Korsel yang berbadan sehat diharuskan menjalani wajib militer setidaknya selama 18 bulan. Untuk mereka yang lulusan sekolah kedokteran dapat memilih untuk bertugas sebagai dokter militer atau dokter kesehatan masyarakat. Akan tetapi, sebagian besar lulusan ini adalah dokter umum tanpa pelatihan khusus dalam perawatan darurat.
3. Parlemen Korsel berencana mengajak para dokter ke meja perundingan
Ilustrasi bendera Korea Selatan. (unsplash.com/Daniel Bernard)Di sisi lain, anggota parlemen Korsel sedang berupaya untuk mengatasi kekhawatiran mengenai potensi gangguan dalam sistem medis menjelang liburan Chuseok. Para pemimpin fraksi dari partai-partai yang berseteru bertemu dengan Ketua Majelis Nasional pada Senin. Mereka sepakat untuk bekerja sama membawa para dokter ke meja diskusi.
Hal ini menyusul usulan dari Partai Kekuatan Rakyat untuk membentuk badan konsultasi bersama yang melibatkan partai-partai yang berseteru, pemerintah, dan anggota komunitas medis yang relevan, guna menyelesaikan perselisihan yang terkait dengan reformasi medis.
Sementara, Asosiasi Dokter Korea mengatakan bahwa pihaknya ragu untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut. Sebab, mereka menuntut agar pemerintah membatalkan rencananya untuk meningkatkan kuota sekolah kedokteran tahun depan.
Baca Juga: Turis Asal Korea Ditemukan Tewas Mengapung di Perairan Gili Trawangan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
