Defisit Anggaran, Militer Selandia Baru Usulkan PHK Staf Sipil
Ilustrasi bendera Selandia Baru. (unsplash.com/Kerin Gedge)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Angkatan Pertahanan Selandia Baru (NZDF) mengungkap rencana untuk meminta staf sipil menjadi sukarelawan pada paket PHK. Tindakan ini dilakukan guna menutupi kekurangan anggaran sebesar 130 juta dolar Selandia Baru (sekitar Rp1,2 triliun).
"Militer telah mengidentifikasi cara untuk mengurangi pengeluaran sebesar 100 juta dolar Selandia Baru (Rp981,3 milyar), namun masih dibutuhkan 30 juta dolar Selandia Baru (Rp294,4 milyar) agar tetap dalam anggaran," kata juru bicara tersebut pada Kamis (18/7/2024), dikutip dari The Straits Times.
Langkah penghematan biaya lainnya yang akan dipertimbangkan, termasuk membatasi perekrutan dan memotong beberapa posisi yang kosong. Serta, tidak akan ada kenaikan gaji untuk staf sipil dan praktisi kesehatan atau gaji pokok militer. Berdasarkan laporan tahunan 2023, NZDF mempekerjakan total 3.067 personel sipil.
1. Ekonomi yang sulit menjadi tantangan pertahanan Selandia Baru
Menteri Pertahanan Judith Collins mengatakan, pemotongan tersebut merupakan masalah operasional dan tidaklah pantas baginya untuk memberikan komentar.
"Pria dan wanita di NZDF melakukan pekerjaan yang hebat dalam melindungi Selandia Baru dan kepentingannya. Namun, ini adalah masa ekonomi yang sulit, dan semua orang diminta untuk mencermati segala hal guna memastikan semua pendanaan digunakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
"Garis depan adalah prioritas, dan saya yakin pemimpin NZDF akan memimpin rakyatnya melalui apa yang saya tahu merupakan proses yang menantang," sambungnya.
Pada Mei, Kementerian Keuangan Selandia Baru mengajukan anggaran pemerintah yang harus disetujui oleh parlemen. Menteri Keuangan Nicola Willis mengatakan, pemerintah telah mengumumkan anggaran pertahanan baru sebesar 571 juta dolar Selandia Baru (Rp5,6 triliun) untuk empat tahun ke depan.
Kementerian juga mengatakan bahwa pihaknya tidak memangkas pengeluaran yang ada. Ini disebabkan anggaran pertahanan saat ini didorong oleh belanja modal besar untuk pesawat baru. Sementara investasi modal di masa mendatang masih dalam pertimbangan, Reuters melaporkan.
Baca Juga: China Perpanjang Bebas Visa untuk Australia-Selandia Baru-Polandia
2. Kekurangan SDM berimbas pada persenjataan militer tidak beroperasi
Ilustrasi kapal. (pexels.com/Devin Koopman)Editor’s picks
Sementara itu, Kepala Angkatan Pertahanan Udara Tony Davies mengatakan, mereka harus memprioritaskan kembali anggarannya, guna memastikan kapal, pesawat, peralatan, dan personel siap untuk menanggapi saat dibutuhkan.
"Kami telah membuat keputusan sulit untuk tidak menambah Pasukan Reguler. Ini berarti, meski kami akan terus merekrut dan melatih, kami tidak berusaha menambah jumlah keseluruhan prajurit berseragam pada tahun depan. Oleh karena itu, mengurangi jumlah pegawai sipil adalah hasil yang mungkin terjadi," ungkapnya, dikutip dari Radio New Zealand.
Menurut angkatan pertahanan Selandia Baru, negaranya mengurangi anggaran pertahanan untuk fiskal berjalan menjadi 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB), yang berarti turun 1 persen dari tahun sebelumnya.
Penurunan anggaran belanja terjadi karena laporan pemerintah baru-baru ini memperingatkan tentang peralatan lama. Militer pun kesulitan untuk merekrut dan mempertahankan personel. Akibatnya, 3 dari 9 kapal angkatan laut milik negara itu tidak beroperasi karena kekurangan awak.
Pesawat Boeing 757-2K2 milik angkatan udara sering rusak, sehingga Perdana Menteri Christopher Luxon harus naik jet komersial ke pertemuan KTT ASEAN-Australia pada Maret karena pesawatnya dilarang terbang.
Di sisi lain, Selandia Baru juga harus meminta bantuan negara lain untuk pengawasan maritim dan operasi pencarian penyelamatan regional. Ini menyusul pensiunnya P-3K2 Orion lima bulan lebih awal karena kekurangan staf.
3. Tantangan geopolitik memicu peningkatan anggaran pertahanan
PM Selandia Baru Christopher Luxon,Presiden Korsel Yoon Suk Yeol,Presiden AS Joe Biden,PM Jepang Fumio Kishida,Wakil PM Australia Richard Marles di Washington (11/7/2024). (x.com/Christopher Luxon)Meski menghadapi defisit anggaran, Negeri Kiwi ingin tetap meningkatkan kondisi angkatan bersenjata negara dan mengambil lebih banyak misi regional dan global, serta menyelidiki tawaran untuk bergabung dengan pakta pertahanan AUKUS. Ini dipicu atas kekhawatiran mengenai meningkatkatnya tantangan geopolitik.
Luxon mengatakan pekan lalu, Selandia Baru perlu mendukung tatanan berbasis aturan internasional karena ancaman konflik militer muncul di kawasan Indo-Pasifik. Dia juga telah bekerja keras guna meningkatkan keterlibatan internasional sejak menjabat.
Namun, pendapatan yang menurun dan meningkatnya utang telah menghambat kemampuan negara tersebut untuk meningkatkan anggaran pertahanan.
Banyak mitra Wellington yang menaikkan pengeluaran sebagai respons terhadap meningkatnya kehadiran militer China di kawasan tersebut dan memburuknya lingkungan keamanan global. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan anggaran pertahanan Jepang dan Australia.
Tokyo menghabiskan sekitar 1 persen PDB untuk pertahanan pada 2022, yang mana akan mencapai sekitar 1,6 persen pada 2025 dan 2 persen pada 2028. Sementara, Canberra akan meningkat dari 2 persen menjadi sekitar 2,4 persen selama dekade berikutnya.
Baca Juga: Dituduh Jadi Mata-mata Rusia, Tentara Australia dan Suaminya Ditangkap
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
