PBB Sepakat Selidiki Pelanggaran HAM di Ethiopia
Pengungsi konflik Tigray-Ethiopia sedang menunggu pembagian bahan makanan dari World Food Programme. (Twitter.com/WFP_Ethiopia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sepakat meluncurkan penyelidikan pelanggaran kemanusiaan yang terjadi dalam konflik Ethiopia. Dengan anggota 47 orang, sebanyak 21 mendukung usul tersebut, 15 menentang dan 11 abstain.
Ethiopia terlibat konflik mematikan selama 13 bulan yang dimulai sejak bulan November 2020. Konflik itu adalah pertempuran antara pasukan pemerintah melawan kelompok Tigrayan Peoples's Liberation Front (TPLF), kelompok yang menguasai wilayah Tigray.
Konflik itu disebut brutal dan telah menewaskan ribuan orang. Banyak pelanggaran kemanusiaan yang dilaporkan seperti pembunuhan warga sipil atau rudapaksa massal. Pihak Ethiopia kecewa dengan keputusan PBB dan mengatakan tidak akan bekerja sama.
1. Ribuan orang ditahan tanpa pemberitahuan yang jelas
Konflik di Ethiopia berlangsung di wilayah Tigray. Konflik itu kemudian meluas di wilayah Afar yang berada di sebelah timur dan Amhara di sebelah barat. Hampir 10 juta orang Ethiopia menghadapi kerawanan pangan akibat peristiwa itu.
Pekerja kemanusiaan telah mencoba aktif untuk membantu mengirimkan pasokan bantuan, tapi hanya memiliki sedikit akses karena beberapa jalur utama diblokade. Selain itu, mereka juga menghadapi permusuhan.
Semakin mengerasnya konflik, telah membuat ribuan orang ditahan. Dilansir Al Jazeera, antara 5.000 sampai 7.000 orang ditangkap ketika pemerintah Ethiopia mengumumkan keadaan darurat. Kebanyakan mereka adalah orang Tigray.
Nada al-Nashif, wakil kepala hak asasi manusia PBB mengatakan "banyak yang ditahan tanpa komunikasi atau di lokasi yang tidak diketahui. Ini sama saja dengan penghilangan paksa, dan masalah tersebut sangat mengkhawatirkan."
Berbicara lewat komunikasi virtual, al-Nashif memperingatkan bahwa kebencian, kekerasan dan diskriminasi akan meningkat di Ethiopia yang dapat menyebabkan kekerasan umum dengan implikasi besar. Dikhawatirkan hal itu akan terjadi di seluruh wilayah negara dengan populasi terbesar kedua di Afrika itu.
2. Dua pihak yang bertikai akan diselidiki
Pengungsi korban konflik Ethiopia. (Twitter.com/UN Ethiopia)Editor’s picks
Baca Juga: Warga Tigray Dibunuh dan Disiksa oleh Milisi Ethiopia
Dalam resolusi yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB, setelah disepakati akan membentuk tim penyelidik, ada tiga ahli hak asasi manusia yang akan bekerja. Mereka ditunjuk oleh Presiden Dewan Hak Asasi Manusia.
Dilansir laman resmi PBB, waktu kerja penyelidikan itu adalah satu tahun dan dapat diperpanjang. Tiga orang itu akan bekerja dengan tim investigasi gabungan yang melibatkan kantor hak asasi manusia PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia.
Semua dugaan pelanggaran hak asasi manusia akan diselidiki, baik itu yang melibatkan pasukan pemerintah maupun pasukan Tigray. Dua pihak yang bertikai telah dituduh sama-sama melakukan pelanggaran berat.
Human Right Watch (HRW) telah membuat laporan yang menunjukkan bahwa pasukan Tigray telah melakukan eksekusi massal terhadap penduduk sipil, khususnya di wilayah Amhara. Eksekusi itu dilakukan di luar hukum.
HRW mendorong agar PBB segera membentuk tim untuk melakukan penyelidikan, demi memberikan kelayakan atas hak-hak dasar para korban dan penyintas.
3. Ethiopia kecewa dengan keputusan dewan HAM PBB
Kelompok yang menginisiasi untuk segera dibentuk tim penyelidik di Ethiopia adalah Uni Eropa. Tapi setelah kesepakatan itu terbentuk, pihak Ethiopia mengaku sangat kecewa dengan keputusan tersebut.
Dilansir Reuters, wakil pemerintah Ethiopia mengatakan bahwa "Ethiopia ingin menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan mekanisme yang ditetapkan, yang dipaksakan atas persetujuannya.
"Tidak ada lagi standar ganda; tidak ada lagi tindakan pemaksaan sepihak; dan tidak ada lagi campur tangan dalam urusan internal dengan dalih hak asasi manusia," katanya. Ethiopia menuduh bahwa keputusan dewan HAM PBB bermotivasi politik.
Pihak TPLF tidak memberikan komentar langsung atas kesepakatan pembentukan tim penyelidik pelanggaran HAM PBB. TPLF adalah kelompok yang menguasai Tigray dan etnis itu telah memerintah Ethiopia lebih dari seperempat abad.
Baca Juga: Ethiopia Usir Empat Diplomat Irlandia dari Addis Ababa
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
