39 Orang Tewas dalam Protes Antipajak di Kenya
ilustrasi bendera Kenya (Unsplash.com/Engin Akyurt)
Intinya Sih...
- 39 orang tewas dalam protes anti-pajak di Kenya.
- 361 orang terluka dan 627 penangkapan dilakukan terhadap peserta protes.
- Pemerintah Presiden William Ruto mengalami krisis serius akibat keputusan kontroversialnya.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kenya National Commission on Human Rights (KNCHR) mengatakan bahwa korban jiwa dari protes anti-pajak setidaknya 39 orang. Hal itu diumumkan pada Senin (1/7/2024), yang berarti jumlah korban hampir dua kali lipat dari yang diumumkan pemerintah.
Pekan lalu, demonstrasi melanda Kenya yang sebagian besar dilakukan secara damai. Para pesertanya sebagian besar adalah Gen Z. Demonstrasi itu berubah menjadi kekerasan mematikan ketika parlemen mengesahkan undang-undang kontroversial kenaikan pajak dan massa merangsek masuk ke kompleks parlemen di ibu kota Nairobi.
Baca Juga: Kenya Ricuh, Kemlu RI Siapkan Rencana Kontinjensi WNI
1. Sedikitnya 361 orang terluka dan 627 penangkapan dilakukan
ilustrasi demonstrasi di Kenya (youtube.com/DW News)Dalam catatan KNCHR, selain 39 orang yang tewas, ada 361 orang yang terluka terkait protes yang terjadi di Kenya. Angka tersebut mencakup periode dari 18 Juni hingga 1 Juli. Dilansir The Guardian, KNCHR juga mengatakan bahwa ada 32 kasus penghilangan paksa dan 627 penangkapan terhadap para demonstran.
"(Kami) terus mengecam sekeras-kerasnya kekerasan dan pemaksaan yang tidak beralasan yang dilakukan terhadap pengunjuk rasa, personel medis, pengacara, jurnalis, dan tempat-tempat aman seperti gereja, pusat darurat medis, dan ambulans," katanya.
Aksi penentangan terhadap kenaikan pajak dan respons mematikan yang dilakukan pasukan keamanan tersebut, merupakan krisis paling serius yang dihadapi pemerintahan Presiden William Ruto sejak menjabat pada September 2022.
2. Presiden Ruto berjanji melakukan penyelidikan
Editor’s picks
Protes baru telah diserukan oleh para aktivis meski Presiden Ruto pekan lalu mengumumkan bahwa ia tidak akan menandatangani undang-undang kontroversial. Banyak pamflet yang diunggah di media sosial yang menyerukan agar protes terus dilakukan dan memaksa Ruto untuk mengundurkan diri.
Dilansir Barron's, dalam wawancara pada Minggu, Ruto mengatakan 19 orang tewas dalam aksi protes itu. Tapi dia bersikeras bahwa tangannya tidak berlumuran darah dan berjanji akan melakukan penyelidikan.
Pembatalan kenaikan pajak oleh Ruto tersebut, mendorong Departemen Keuangan Kenya memperingatkan akan adanya kekurangan anggaran sebesar 1,6 miliar dolar (Rp98,2 triliun). Ruto mengatakan bahwa bahwa pemerintah harus melakukan pinjaman dalam jumlah besar.
Baca Juga: Presiden Kenya Batalkan Kenaikan Pajak Buntut Demo Mematikan
3. Ruto dinilai diperbudak kepentingan asing
Presiden Kenya, William Ruto (Twitter.com/William Samoei Ruto, PhD)Pemerintah Kenya sedang kekurangan uang dan sebelumnya mengatakan bahwa kenaikan pajak diperlukan untuk membayar utang publik yang setara dengan 70 persen produk domestik bruto (PDB).
Dilansir Al Jazeera, Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak negara itu untuk menerapkan reformasi fiskal untuk mengakses pendanaan penting dari pemberi pinjaman.
Para analis mengatakan, keputusan penolakan Ruto terhadap undang-undang kenaikan pajak telah membuatnya sangat lemah di dalam negeri. Ini karena pemerintahannya terpecah dan lawan politiknya semakin bersemangat.
"Diperbudak dan didukung oleh kepentingan asing, dan tidak pernah pro-rakyat dalam pandangan dan kepentingannya, (pemerintahan Ruto) pasti akan menghadapi konsekuensi dari prioritasnya," kata Willy Mutunga, mantan ketua hakim Kenya.
Baca Juga: Demo Tolak Kenaikan Pajak di Kenya Ricuh, 13 Orang Tewas
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
