Tensi Memanas usai Serbia Larang Festival Pertukaran Budaya Kosovo
Bendera Serbia. (pixabay.com/apakom)
Intinya Sih...
- Polisi Serbia melarang festival "Mirdita, dobar dan" dengan alasan keamanan.
- Festival bertujuan mempromosikan pertukaran budaya antara Kosovo dan Serbia untuk menjembatani perpecahan etnis akibat perang 1998-1999.
- Pemerintah Serbia keras terhadap festival ini, menyebutnya anti-Serbia, menimbulkan ketegangan dengan Kosovo dan Uni Eropa.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Polisi Serbia melarang penyelenggaraan festival "Mirdita, dobar dan" yang bertujuan mempromosikan pertukaran budaya dengan Kosovo pada Kamis (27/6/2024). Festival tersebut dijadwalkan dimulai Kamis malam dengan pertunjukan teater dari Kosovo di Beograd, ibu kota Serbia.
Dalam pernyataannya, polisi Serbia menyebut alasan keamanan sebagai dasar pelarangan acara tersebut. Mereka menyatakan ingin mencegah "bahaya terhadap keamanan masyarakat dan properti serta gangguan ketertiban umum dalam skala yang lebih besar."
Pelarangan ini terjadi setelah puluhan ekstremis sayap kanan berkumpul di luar tempat festival, mengibarkan bendera Serbia. Para demonstran ini menuntut pelarangan festival dengan alasan keamanan dan mengklaim acara tersebut inkonstitusional.
1. Festival sebagai upaya menjembatani perpecahan etnis
Festival "Mirdita, dobar dan", yang berarti "halo" dalam bahasa Albania dan Serbia, telah diadakan secara bergantian di Serbia dan Kosovo selama satu dekade terakhir. Acara ini diorganisir oleh kelompok pemuda dari kedua negara yang berupaya menjembatani perpecahan etnis akibat perang 1998-1999 dan ketegangan pasca-perang.
Dilansir dari Associated Press, festival ini didirikan pada 2014 oleh Youth Initiative for Human Rights, Civic Initiative dari Beograd, dan Integra dari Pristina. Tujuan utamanya adalah menciptakan tradisi kolaborasi yang berkontribusi pada perdamaian permanen dan normalisasi hubungan antara Serbia dan Kosovo.
"Ini adalah tugas dasar negara untuk menjamin hak dan kebebasan yang dijamin oleh hukum dan menghukum semua pihak yang membatasi atau melanggar kebebasan dan hak-hak warga negara tersebut," kata Youth Initiative for Human Rights dalam pernyataannya.
2. Pejabat Serbia kritik festival
Beberapa pejabat pemerintah Serbia telah mengkritik tajam festival tersebut dalam beberapa hari terakhir, menyebutnya sebagai acara anti-Serbia. Menteri Dalam Negeri Serbia, Ivica Dacic, bahkan secara langsung memerintahkan pelarangan festival.
Editor’s picks
Walikota Beograd, Aleksandar Sapic, mengambil sikap tegas terhadap festival ini. Dilansir dari Balkan Insight, Sapic melarang penggunaan ruang publik untuk acara tersebut. Menurutnya, festival ini menyajikan warisan budaya Kosovo secara keliru.
"Mereka mengabaikan fakta bahwa itu sebenarnya adalah warisan budaya Serbia," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Serbia dan mantan kepala intelijen, Aleksandar Vulin, menyatakan, "Jika negara tidak merespons, warga akan diberi ruang untuk menyampaikan pendapat mereka tentang kekejian seperti itu."
Kelompok pemuda sayap partai oposisi New Democratic Party of Serbia (New DSS) juga mengadakan protes menuntut pelarangan festival. Mereka mengklaim acara tersebut inkonstitusional.
Baca Juga: Walau Serbia Marah, PBB Resmikan Hari Peringatan Genosida Srebrenica
3. Dinamika hubungan Serbia-Kosovo
Pelarangan festival ini menunjukkan pengerasan sikap pemerintah Serbia terkait isu Kosovo. Polisi tidak hanya melarang acara, tetapi juga menghentikan bus yang membawa peserta dari Kosovo untuk memasuki Beograd. Mereka memerintahkan bus tersebut kembali ke Kosovo dengan pengawalan polisi.
Dilansir dari Euronews, pelarangan festival terjadi sehari setelah pertemuan antara Presiden Serbia, Aleksandar Vucic, dan Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti, di Brussel, Belgia. Pertemuan yang difasilitasi Uni Eropa (UE) tersebut tidak menghasilkan kemajuan dalam implementasi kesepakatan normalisasi hubungan yang didukung UE.
Josep Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, menyatakan bahwa UE akan terus mengerahkan semua upaya dan kapasitasnya untuk menormalisasi hubungan antara Beograd dan Pristina. UE juga memperingatkan bahwa penolakan untuk berkompromi membahayakan peluang Serbia dan Kosovo bergabung dengan blok tersebut.
Sebagai informasi, Kosovo, bekas provinsi Serbia, menyatakan kemerdekaannya pada 2008. Namun, langkah ini hingga kini tidak diakui oleh Beograd.
Baca Juga: Partai Populis Kanan Serbia Klaim Kemenangan di Pemilu Lokal
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
