Raja Yordania Tunjuk Teknokrat Jafar Hassan Jadi Perdana Menteri
ilustrasi bendera Yordania. (unsplash.com/Yazan obeidat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Raja Yordania Abdullah II menunjuk Jafar Hassan sebagai Perdana Menteri baru pada Minggu (15/9/2024). Penunjukan ini terjadi beberapa hari setelah pemilihan parlemen, di mana oposisi Islamis meraih kemenangan signifikan.
Hassan, seorang teknokrat berpendidikan Harvard dan mantan kepala kantor Raja Abdullah, menggantikan Bisher Khasawneh yang telah menjabat sejak Oktober 2020. Dilansir dari Reuters, Hassan sebelumnya menjabat sebagai menteri perencanaan dan dikenal luas sebagai teknokrat yang dihormati.
Penunjukan Hassan terjadi saat Yordania menghadapi tantangan berat. Perang Gaza telah berdampak pada ekonomi negara. Selain itu, Yordania perlu mempercepat reformasi ekonomi yang didukung donor internasional.
1. Partai Islamis raih kemenangan signifikan di tengah partisipasi rendah
Pemilihan parlemen yang baru saja berlangsung di Yordania menghasilkan kemenangan signifikan bagi oposisi Islamis.
Dilansir dari Al Jazeera, Partai Islamic Action Front (IAF), sayap politik Ikhwanul Muslimin di Yordania, memenangkan 31 dari 138 kursi di parlemen. Ini merupakan hasil terbaik mereka sejak 1989 dan menjadikan IAF sebagai kelompok politik terbesar di parlemen.
Namun, tingkat partisipasi pemilih tercatat rendah, hanya mencapai 32 persen. Kemenangan IAF didorong oleh frustrasi terhadap masalah ekonomi yang dihadapi Yordania. Meskipun demikian, komposisi parlemen baru tetap mempertahankan mayoritas pro-pemerintah.
Melansir dari Deutsche Welle, kemenangan IAF juga mencerminkan sentimen publik yang luas terhadap situasi di Palestina. Hampir setengah dari populasi Yordania berasal dari Palestina.
2. Pariwisata Yordania lesu dan utang publik capai Rp768 triliun
Editor’s picks
Jafar Hassan menghadapi sejumlah tantangan ekonomi berat sebagai Perdana Menteri baru. Perang di Gaza telah berdampak signifikan pada ekonomi Yordania, terutama sektor pariwisata yang menyumbang sekitar 14 persen dari PDB negara.
Yordania juga memiliki utang publik lebih dari 50 miliar dolar AS (sekitar Rp768 triliun) yang perlu dikendalikan.
Tingkat pengangguran di Yordania mencapai 21 persen pada kuartal pertama 2024. Situasi ini diperparah oleh ketergantungan negara pada bantuan asing, terutama dari Amerika Serikat dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Hassan ditugaskan untuk mempercepat reformasi yang dipandu IMF dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang telah lesu selama satu dekade terakhir. Para politisi juga menekankan pentingnya mengendalikan utang publik.
3. Raja Abdullah instruksikan dukungan untuk Palestina
Dalam surat penunjukannya, Raja Abdullah menginstruksikan Hassan untuk memobilisasi semua upaya demi mendukung ketahanan warga Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem.
Namun, Yordania sendiri telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel pada tahun 1994 dan menjadi negara Arab kedua yang melakukannya setelah Mesir. Saat ini, Yordania telah berupaya menjaga keseimbangan politik terkait konflik ini. Hal ini mengingat sentimen anti-Israel yang kuat di kalangan masyarakatnya.
Meski parlemen memiliki kekuasaan terbatas, Raja Abdullah tetap memegang kendali utama dalam pengambilan keputusan penting di Yordania. Konstitusi Yordania memberikan kekuasaan tertinggi kepada raja dalam hal penunjukan pejabat tinggi dan keputusan kebijakan.
Sementara, Hassan juga diharapkan dapat memperkuat demokrasi di negara tersebut. Hal ini sesuai dengan visi modernisasi yang didukung oleh Raja Abdullah.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
