Prancis Uji Coba Larangan Ponsel di 200 Sekolah Menengah
ilustrasi berburu tiket pesawat ,melalui online (pexels.com/@nurseryart/)
Intinya Sih...
- Prancis akan mencoba larangan total penggunaan ponsel di 200 sekolah mulai musim gugur ini, dengan tujuan memberikan jeda digital kepada siswa.
- Larangan ini didasarkan pada laporan yang menyoroti dampak negatif penggunaan berlebihan perangkat digital terhadap kesehatan dan perkembangan anak.
- Perdebatan tentang larangan ponsel di sekolah telah berlangsung lama di Eropa, dengan pendekatan yang bervariasi di setiap negara.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Prancis akan menguji coba larangan penggunaan ponsel secara total di 200 sekolah menengah mulai musim gugur tahun ini. Kebijakan ini mengharuskan siswa menyerahkan ponsel mereka saat tiba di sekolah atau menyimpannya di loker selama jam belajar.
Nicole Belloubet, Menteri Pendidikan sementara Prancis, mengumumkan pada Selasa (27/8/2024) bahwa tujuan dari larangan ini adalah untuk memberikan jeda digital kepada para siswa. Melansir dari The Guardian, jika uji coba ini berhasil, pemerintah Prancis akan menerapkan larangan ini di seluruh sekolah mulai Januari 2025.
Kebijakan ini merupakan langkah lebih lanjut dari undang-undang tahun 2018 yang melarang penggunaan ponsel di sekolah dasar dan menengah. Namun, undang-undang sebelumnya masih mengizinkan siswa untuk membawa perangkat tersebut.
1. Alasan pelarangan ponsel di sekolah Prancis
Larangan ini didasarkan pada sebuah laporan setebal 140 halaman yang dipesan oleh Presiden Emmanuel Macron. Laporan tersebut menyoroti dampak negatif dari penggunaan berlebihan perangkat digital terhadap kesehatan dan perkembangan anak.
Laporan tersebut menyebutkan adanya konsensus yang jelas tentang efek negatif perangkat digital. Dampak tersebut meliputi gangguan tidur, kebiasaan menetap, kurangnya aktivitas fisik, dan risiko kelebihan berat badan bahkan obesitas. Selain itu, penggunaan berlebihan juga berdampak pada penglihatan.
Laporan ini juga merekomendasikan pembatasan penggunaan ponsel berdasarkan usia. Misalnya, tidak ada ponsel sebelum usia 11 tahun, ponsel tanpa akses internet antara usia 11-13 tahun, dan ponsel dengan internet tapi tanpa akses media sosial sebelum usia 15 tahun. Untuk anak di bawah 3 tahun, laporan tersebut menyarankan agar tidak terpapar perangkat digital sama sekali.
2. Beragam kebijakan larangan ponsel di negara Eropa
Perdebatan tentang larangan ponsel di sekolah telah berlangsung lama di seluruh Eropa. Namun, pendekatan yang diambil oleh masing-masing negara bervariasi. Di beberapa negara, larangan hanya terbatas pada penggunaan ponsel, bukan kepemilikannya di sekolah.
Editor’s picks
Jerman tidak memiliki pembatasan formal. Namun, sebagian besar sekolah melarang penggunaan ponsel kecuali untuk tujuan pendidikan. Sementara itu, Belanda telah menerapkan larangan di kelas sekolah menengah sejak awal tahun ini. Kebijakan ini bersifat rekomendasi, bukan kewajiban hukum.
Italia telah memiliki larangan ponsel sejak 2007. Kebijakan ini telah mengalami beberapa perubahan sepanjang tahun. Di Inggris, pemerintah telah mengeluarkan pedoman tentang larangan penggunaan ponsel selama jam sekolah. Namun, keputusan akhir diserahkan kepada masing-masing kepala sekolah.
Portugal mengambil pendekatan yang lebih moderat. Negara ini bereksperimen memperkenalkan beberapa hari bebas ponsel di sekolah setiap bulan. Sementara itu, di Spanyol, beberapa wilayah otonom telah menerapkan larangan. Namun, belum ada larangan yang berlaku secara nasional.
3. Kekhawatiran logistik dan keamanan penerapan larangan
ilustrasi penggunaan media sosial. (unsplash.com/camilo jimenez)Meskipun kebijakan ini didukung oleh laporan ilmiah, beberapa pihak mengkritik rencana larangan ini. David Lelong, perwakilan dari serikat guru SE-UNSA, menyatakan keraguan apakah larangan ini akan mengurangi perundungan siber di antara siswa.
"Kami tidak yakin bahwa perundungan siber antara siswa akan berkurang dengan tindakan ini. Kami tahu bahwa sebagian besar perundungan siber terjadi setelah jam pelajaran," ujar Lelong, dilansir dari The Telegraph.
Gregoire Ensel, juru bicara Federasi Dewan Orang Tua, mengungkapkan kekhawatiran tentang keamanan dan logistik penerapan larangan ini.
"Bayangkan 500, 800 siswa yang masuk dan keluar sekolah pada saat yang bersamaan, yang harus meninggalkan dan mengambil kembali ponsel mereka? Itu bisa menimbulkan masalah keamanan," tambahnya.
Di sisi lain, Presiden Emmanuel Macron menekankan pentingnya kebijakan ini.
"Semua ahli mengatakan bahwa kecanduan layar adalah akar dari berbagai masalah , pelecehan, kekerasan, putus sekolah," kata Macron.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
