Pemerintah Kota Sydney Pertimbangkan Boikot Perusahaan terkait Israel
pemandangan Kota Sydney. (unsplash.com/April Pethybridge)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dewan Kota Sydney, Australia, mengambil mempertimbangkan pemutusan kontrak terhadap perusahaan yang terkait dengan Israel. Keputusan ini diambil menyusul dukungan Wali Kota Clover Moore terhadap usulan Partai Hijau pada Senin (24/6/2024).
Usulan tersebut meminta penyusunan laporan mengenai kebijakan investasi dewan terkait perusahaan yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah Palestina. Tujuannya untuk memastikan dewan tidak bekerja sama dengan perusahaan yang terkait dengan industri persenjataan atau pelanggaran HAM.
Melansir dari The Guardian, usulan ini secara resmi disebut sebagai "laporan tentang pemasok Kota Sydney dan investasi terkait kampanye boikot, divestasi dan sanksi dan Israel". Meski menuai kritik, usulan berhasil keluar dengan 8 suara setuju dan 2 suara menolak.
1. Laporan akan dikaji dalam tiga bulan
Moore berharap langkah ini bisa memberikan tekanan tambahan menuju gencatan senjata dan mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza. Laporan yang diminta diharapkan dapat rampung dalam tiga bulan ke depan.
"Jika suara Kota Sydney dalam kampanye ini dapat memberikan tekanan tambahan menuju gencatan senjata dan mengakhiri krisis kemanusiaan, saya pikir kita harus dengan hati-hati meninjau investasi dan pemasok kita," ujar Moore, dikutip dari Sydney Morning Herald.
Usulan tersebut secara eksplisit meminta peninjauan pengaturan keuangan dengan perusahaan yang mungkin terlibat dalam pelanggaran HAM di Palestina. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang sudah ada, yang mewajibkan dewan untuk tidak berinvestasi pada aktivitas yang melibatkan pelanggaran HAM atau industri persenjataan.
Langkah ini merupakan bagian dari gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) global yang bertujuan menekan Israel mengubah kebijakannya terhadap Palestina. Gerakan ini semakin mendapat momentum di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas di Gaza.
Baca Juga: Israel Akan Wajibkan Yahudi Ultra-Ortodoks untuk Ikut Wamil
2. Menuai kritik dari berbagai pihak
Editor’s picks
Langkah kontroversial ini menuai kritik dari berbagai pihak. Beberapa pihak berpendapat bahwa pemerintah daerah seharusnya fokus pada urusan lokal, bukan terlibat dalam konflik internasional di Timur Tengah.
Lyndon Gannon, anggota dewan dari Partai Liberal yang menentang usulan tersebut, menyatakan kekhawatirannya.
"Ini adalah hal yang sama sekali tidak perlu dan memecah belah. Antisemitisme di masyarakat sedang meningkat pesat," ujarnya.
Executive Council of Australian Jewry juga mengkritik keras langkah dewan ini. Peter Wertheim, co-chief executive organisasi tersebut, mengatakan bahwa dewan telah menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam urusan internasional.
"Sebuah lembaga yang masih kesulitan mengurus sampah dan memperbaiki jalan berlubang sepertinya terlalu ambisius jika ingin ikut menyelesaikan masalah perdamaian di Timur Tengah," tambah Wertheim.
3. Hewlett Packard berisiko terdampak boikot
ilustrasi bendera Palestina. (unsplash.com/Ehimetalor Akhere Unuabona)Salah satu perusahaan yang mungkin terdampak oleh keputusan ini adalah Hewlett Packard (HP), yang memiliki kontrak pencetakan besar dengan Kota Sydney. HP telah lama menjadi target gerakan BDS, dituduh menyediakan layanan dan teknologi yang digunakan oleh tentara dan polisi Israel.
Meski demikian, usulan ini tidak secara otomatis mewajibkan dewan untuk melakukan boikot atau divestasi segera. Tindakan lebih lanjut yang mungkin timbul dari laporan tersebut akan bergantung pada hasil kajian dan keputusan para anggota dewan.
Moore menegaskan bahwa Kota Sydney telah secara konsisten mengadvokasi gencatan senjata yang berkelanjutan dan pemulangan sandera dengan aman. Sebelumnya, dewan juga telah menyetujui donasi sebesar 25 ribu dolar Australia (sekitar Rp272 juta) untuk Palang Merah Australia sebagai bentuk dukungan terhadap krisis kemanusiaan di Gaza.
Baca Juga: Mesir Tampik Isu Kesepakatan dengan AS Minta Warga Gaza Pergi
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
