Dianggap Toksik, Sejumlah Anggota Parlemen Inggris Tinggalkan X
ilustrasi media sosial X (IDN Times/Novaya)
Intinya Sih...
- Anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh meninggalkan platform media sosial X karena kekhawatiran atas penyebaran kebencian dan disinformasi
- Elon Musk dituduh mengubah platform menjadi sarana musuh asing dan kelompok sayap kanan untuk menyebarkan pesan, serta terlibat dalam perselisihan publik dengan pemimpin Partai Buruh
- Mantan eksekutif Twitter, Bruce Daisley, serukan sanksi pribadi dan bahkan ancaman surat perintah penangkapan bagi Elon Musk jika terbukti menghasut kerusuhan publik melalui platformnya
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sejumlah anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh mulai meninggalkan platform media sosial X. Langkah ini diambil karena meningkatnya kekhawatiran atas penyebaran kebencian dan disinformasi di platform tersebut.
Elon Musk, pemilik X, dituduh telah mengubah platform menjadi sarana bagi musuh asing dan kelompok sayap kanan untuk menyebarkan pesan mereka. Keputusan para politisi ini juga dipicu oleh peran X dalam penyebaran misinformasi terkait kerusuhan di Inggris baru-baru ini.
Situasi ini semakin memanas setelah Musk terlibat dalam perselisihan publik dengan Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh. Musk menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi menandakan perang saudara tak terelakkan di Inggris. Sontak pernyataan ini menuai banyak kritik dari politikus Inggris.
1. Anggota parlemen Inggris nonaktifkan akun X
Setidaknya dua anggota parlemen Partai Buruh telah mengonfirmasi kepada rekan-rekan mereka bahwa mereka meninggalkan platform X. Salah satunya, Noah Law, telah menonaktifkan akunnya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap apa yang mereka anggap sebagai penurunan kualitas platform di bawah kepemilikan Elon Musk.
Jess Phillips, anggota parlemen yang memiliki lebih dari 700.000 pengikut di X, menyatakan keinginannya untuk mengurangi penggunaan platform tersebut. Ia menggambarkan X sebagai platform yang cenderung otoriter dan telah menjadi tempat yang tidak menyenangkan.
"Saya dulu sangat menyukainya. Saya sudah menggunakannya sejak 2009," ujar Jo Platt, anggota parlemen dari Leigh, yang meninggalkan X sebelum pemilihan umum.
"Penurunan kualitasnya terjadi cukup cepat dalam beberapa tahun terakhir dan bahkan lebih cepat sekarang," tambahnya.
2. Threads dan Bluesky jadi alternatif pilihan
ilustrasi logo Threads. (unsplash.com/BoliviaInteligente)Menghadapi situasi ini, banyak anggota parlemen mulai mempertimbangkan platform alternatif. Beberapa alternatif adalah Threads, yang dimiliki oleh Meta dan Bluesky, sebuah platform open-source. Lewis Atkinson, anggota parlemen dari Sunderland Central, bahkan mulai mengumpulkan daftar rekan-rekannya yang menggunakan Threads.
"Saya telah memperluas tempat saya memposting untuk mencakup beberapa alternatif X - Threads dan BlueSky," kata Atkinson, dilansir dari The Guardian.
Editor’s picks
"Saya senang menemukan orang lain yang saya kenal di sana, termasuk anggota parlemen Partai Buruh lainnya. Menurut hitungan saya, sekarang ada 28 yang menggunakan Threads," tambahnya.
Meskipun demikian, pemerintah Inggris menyatakan tidak memiliki rencana untuk meninjau penggunaan X mereka. Juru bicara Perdana Menteri menegaskan pentingnya menjangkau audiens seluas mungkin dalam komunikasi pemerintah, termasuk melalui X.
Namun, pemerintah juga mengisyaratkan kemungkinan regulasi yang lebih ketat untuk perusahaan media sosial jika mereka gagal menangani disinformasi secara efektif.
"Kami sangat tegas bahwa perusahaan media sosial memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada tempat yang aman bagi kebencian dan ilegalitas di platform mereka," tegas juru bicara Perdana Menteri.
3. Mantan eksekutif Twitter serukan sanksi untuk Musk
Bruce Daisley, mantan wakil presiden Twitter untuk Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, melempar kritik keras terhadap Elon Musk. Dalam sebuah artikel untuk The Guardian, Daisley menyerukan sanksi pribadi dan bahkan ancaman surat perintah penangkapan. Menurutnya, tidakan ini perlu dilakukan jika Musk terbukti menghasut kerusuhan publik melalui platformnya.
"Musk telah berperilaku seperti seorang remaja di bus tanpa headphone, ia menciptakan banyak kebisingan," tulis Daisley.
Ia menyarankan agar pemerintah Inggris memperkuat Undang-Undang Keamanan Online 2023 dengan segera untuk menangani masalah ini. Daisley juga membandingkan miliarder teknologi seperti Musk dengan oligarki yang tidak bertanggung jawab.
"Pertanyaannya adalah apakah kita bersedia membiarkan seorang miliarder oligarki berkemah di lepas pantai Inggris dan menyerang masyarakat kita," tulisnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti perdebatan tentang kebebasan berbicara versus tanggung jawab platform. Daisley berpendapat bahwa pendekatan kebebasan berbicara yang diadopsi oleh perusahaan teknologi lebih didasarkan pada penghematan biaya daripada prinsip yang dipegang teguh.
"Meskipun ada upaya untuk memposisikan kebebasan berbicara sebagai keyakinan filosofis, alasan popularitasnya di antara perusahaan teknologi sangat sederhana - itu murah," tegas Daisley.
Baca Juga: Elaelo Diklaim Pengganti X/Twitter, Pengamat: Domain Tidak Secure
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
