Baru Pelantikan, Kabinet Baru Prancis Terancam Mosi Tidak Percaya
Perdana Menteri Prancis, Michel Bernier. (x.com/@MichelBarnier)
Jakarta, IDN Times - Pemerintahan baru Prancis di bawah Perdana Menteri Michel Barnier langsung menghadapi tekanan berat sejak hari pertama. Ancaman mosi tidak percaya dari oposisi di parlemen menjadi tantangan utama yang harus dihadapi kabinet baru yang baru saja terbentuk pada Sabtu (21/9/2024) malam.
Setelah 11 minggu penantian pasca pemilihan umum yang diadakan Presiden Emmanuel Macron, akhirnya terbentuk kabinet baru yang komposisinya terlihat bergeser ke arah kanan. Pemerintahan baru ini terdiri dari anggota partai Republik (LR) pimpinan Barnier dan aliansi sentris Macron, dilansir dari The Guardian.
Pembentukan kabinet ini merupakan hasil dari pemilihan umum Juli lalu yang menyebabkan parlemen terpecah tanpa mayoritas yang jelas. Aliansi sayap kiri New Popular Front (NFP) muncul sebagai kelompok terbesar di parlemen, namun tidak memiliki cukup kursi untuk membentuk mayoritas. Sementara itu, National Rally pimpinan Marine Le Pen menjadi partai tunggal terbesar dalam pemilihan tersebut.
1. Kabinet baru dikecam sayap kanan dan kiri
Jean-Luc Mélenchon, tokoh sayap kiri, menyebut kabinet baru sebagai pemerintahan yang kalah dalam pemilihan umum. Sementara itu, Jordan Bardella dari National Rally menilai pemerintahan baru tidak memiliki masa depan.
Dilansir dari France 24, di antara 39 posisi kabinet, 12 di antaranya diisi oleh anggota partai Renaissance milik Macron. Antoine Armand (33) ditunjuk sebagai menteri keuangan baru yang akan bertanggung jawab atas penyusunan anggaran. Jean-Noël Barrot dipercaya sebagai menteri luar negeri. Sementara, Bruno Retailleau dari partai Republik menjabat sebagai menteri dalam negeri yang akan menangani isu sensitif seperti imigrasi.
Sébastien Lecornu, sekutu dekat Macron, mempertahankan posisinya sebagai menteri pertahanan. Satu-satunya politisi sayap kiri dalam kabinet adalah Didier Migaud, mantan anggota Partai Sosialis yang kurang dikenal publik, yang ditunjuk sebagai menteri kehakiman.
Baca Juga: Dominique Pélicot Sakit, Sidang Pemerkosaan Istri di Prancis Ditunda
2. PM Barnier harus segera ajukan rencana anggaran 2025
Tugas utama dan mendesak bagi pemerintahan Barnier adalah mengajukan rencana anggaran 2025 untuk mengatasi situasi keuangan Prancis yang disebut sangat serius. Prancis saat ini berada dalam prosedur formal Uni Eropa karena melanggar aturan anggaran blok tersebut.
Menurut laporan Les Echos yang mengutip perkiraan terbaru dari Kementerian Keuangan, defisit anggaran Prancis bisa mencapai 6 persen dari PDB tahun ini. Kondisi ini dapat terjadi jika tidak ada langkah-langkah baru untuk mengendalikan pengeluaran atau meningkatkan pajak. Angka ini jauh melampaui batas 3 persen yang ditetapkan oleh aturan Uni Eropa.
"Mengingat kondisi keuangan negara saat ini, kita perlu mempertimbangkan kenaikan pajak tertentu. Namun, ini bukan solusi utama. Kita juga harus fokus pada pengurangan dan efisiensi pengeluaran pemerintah," jelas Armand, dilansir dari Bloomberg.
3. Ribuan demonstran protes komposisi pemerintahan baru
Pembentukan pemerintahan baru tidak hanya menghadapi tantangan di parlemen, tetapi juga di jalanan. Ribuan demonstran turun ke jalanan Paris dan kota-kota lainnya pada Sabtu (21/9) untuk menentang hasil pemilihan dan komposisi pemerintahan baru. Mereka menganggap komposisi ini mengingkari hasil pemilu.
Ancaman mosi tidak percaya dari oposisi menjadi ujian berat bagi stabilitas pemerintahan Barnier. Untuk berhasil, mosi tidak percaya membutuhkan mayoritas mutlak di parlemen, yang akan memaksa pemerintah mengundurkan diri dengan segera.
Namun, skenario ini dianggap kecil kemungkinannya terjadi karena membutuhkan dukungan bersama dari blok sayap kiri dan sayap kanan yang merupakan musuh bebuyutan. Sementara, Barnier dijadwalkan akan berpidato di parlemen pada 1 Oktober 2024 untuk memaparkan kebijakan utama pemerintahannya.
"Dalam dua pemilu terakhir, rakyat Prancis menginginkan perubahan dari kebijakan Macron. Namun, pemerintahan baru ini justru tidak mencerminkan keinginan tersebut," kritik Le Pen.
Baca Juga: Macron Tunjuk Michel Barnier Jadi PM Prancis, Akhiri Kebuntuan Politik
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
