AS Sanksi Rusia atas Upaya Campur Tangan di Pemilu 2024
Jaksa Agung AS, Merrick Garland (x.com/TheJusticeDept)
Intinya Sih...
- Pemerintah AS mengumumkan tindakan terhadap Rusia terkait dugaan mempengaruhi opini publik AS menjelang pemilihan presiden November 2024.
- Dakwaan terhadap dua karyawan media Russia Today (RT) atas tuduhan pencucian uang dan pelanggaran Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing (FARA).
- AS menjatuhkan sanksi kepada RT, kelompok peretas pro-Rusia RaHDIt, serta pembatasan visa baru untuk individu yang bertindak atas nama organisasi media yang didukung Kremlin.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Joe Biden pada Rabu (4/9/2024) mengumumkan serangkaian tindakan terhadap Rusia. Ini terkait dugaan upaya mempengaruhi opini publik Amerika Serikat (AS) menjelang pemilihan presiden November 2024. Departemen Kehakiman AS mendakwa dua karyawan media Russia Today (RT) atas tuduhan pencucian uang dan pelanggaran Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing (FARA).
Jaksa Agung Merrick Garland mengungkapkan bahwa Konstantin Kalashnikov dan Elena Afanasyeva, karyawan RT, diduga terlibat dalam skema senilai hampir 10 juta dolar AS atau sekitar Rp154 miliar. Skema ini bertujuan mempekerjakan perusahaan di Tennessee untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan konten pro-Rusia.
Mereka menggunakan perusahaan samaran untuk menyembunyikan keterlibatan pemerintah Rusia dalam konten yang bertujuan mempengaruhi audiens AS.
"Masyarakat Amerika berhak tahu ketika kekuatan asing berupaya mengeksploitasi pertukaran ide bebas di negara kita untuk menyebarkan propagandanya sendiri," tegas Garland, dilansir dari NBC News.
1. RT rekrut influencer AS sebar konten pro-Rusia
Skema yang dijalankan RT melibatkan perekrutan influencer media sosial AS untuk membagikan konten. Para influencer ini tidak mengungkapkan hubungan mereka dengan RT dan pemerintah Rusia.
Konten tersebut bertujuan untuk memperkuat perpecahan domestik AS dan melemahkan oposisi terhadap kepentingan Rusia, terutama terkait perang di Ukraina. Menanggapi hal ini, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada 10 orang dan 2 entitas. Di antara mereka yang terkena sanksi adalah Margarita Simonyan, editor kepala RT, beserta sembilan karyawan lainnya.
John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional, menyatakan keyakinan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mengetahui tentang aktivitas RT ini.
2. AS batasi visa dan sanksi kelompok peretas pro-Rusia
Selain sanksi terhadap RT, pemerintah AS juga mengambil langkah-langkah tambahan. Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi kepada kelompok peretas pro-Rusia, RaHDIt. Kelompok ini diduga dipimpin oleh mantan dan anggota aktif intelijen Rusia.
Editor’s picks
Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan kebijakan pembatasan visa baru. Ini ditujukan untuk individu yang bertindak atas nama organisasi media yang didukung Kremlin.
Mereka juga menyatakan organisasi media Rossiya Segodnya sebagai misi asing yang bertindak atas nama Kremlin. Hal ini mengharuskan pengungkapan lebih lanjut tentang karyawan dan propertinya di AS.
"Kami sekarang tahu bahwa RT telah bergerak melampaui sekadar menjadi organisasi media," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, dilansir dari The Guardian.
Sebagai upaya tambahan, AS menawarkan hadiah hingga 10 juta dolar AS atau sekitar Rp154 miliar. Hadiah ini untuk informasi mengenai upaya asing untuk mengganggu pemilu AS melalui program Rewards for Justice (RFJ).
3. Pejabat AS was-was akan campur tangan asing di pilpres AS 2024
Tindakan tegas AS ini tidak terlepas dari konteks historis campur tangan Rusia dalam pemilu AS.
Rusia sendiri telah dilaporkan mencampuri pemilu presiden 2016 berdasarkan beberapa investigasi AS. Ini termasuk investigasi oleh tim yang dipimpin oleh mantan penasihat khusus Robert Mueller. Investigasi tersebut menyimpulkan bahwa upaya ini dimaksudkan untuk membantu Donald Trump memenangkan pemilihan atas calon Demokrat Hillary Clinton.
Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional Gedung Putih, pada Februari lalu sempat menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan campur tangan Rusia.
"Ini bukan tentang politik. Ini tentang keamanan nasional," tegas Sullivan.
Selain Rusia, Jaksa Agung Merrick Garland juga mengecam aktivitas Iran yang semakin agresif dalam upaya mempengaruhi hasil pemilu presiden AS.
"Kami akan agresif tanpa henti, menghadapi dan mengganggu upaya Rusia dan Iran, serta China atau aktor asing jahat lainnya, untuk mencampuri pemilihan kami dan merongrong demokrasi kami," tambah Garland.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
