100 Lebih Tokoh Republik Dukung Kamala Harris di Pilpres AS 2024
Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris. (twitter.com/@KamalaHarris)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Lebih dari 100 mantan pejabat keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Partai Republik, pada Rabu (18/9/2024), menyatakan dukungan mereka kepada Kamala Harris untuk menjadi presiden Amerika Serikat (AS).
Total 111 tokoh yang berasal dari berbagai era kepemimpinan menyebut Donald Trump tidak layak menjabat kembali sebagai presiden. Dukungan ini datang dari berbagai kalangan, termasuk mantan pejabat di era Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush, dan Trump, serta beberapa mantan anggota Kongres dari Partai Republik.
1. Harris dinilai lebih layak jadi presiden ketimbang Trump
Dalam surat dukungan tersebut, para mantan pejabat menyatakan bahwa Harris memiliki kualitas esensial untuk menjadi presiden, sementara Trump tidak. Mereka memuji komitmen Harris terhadap aliansi internasional seperti NATO dan hubungan dengan Israel, serta upayanya dalam menangani isu keamanan perbatasan.
"Kami percaya bahwa presiden AS harus menjadi pemimpin yang berprinsip, serius, dan mantap," tulis surat tersebut, dikutip dari The Guardian.
Meski mengakui adanya kemungkinan perbedaan pandangan dengan Harris dalam beberapa isu, para pendukung menekankan bahwa ancaman dari Trump jauh lebih besar.
"Setiap kekhawatiran tentang Harris memudar jika dibandingkan dengan perilaku Trump yang telah terbukti kacau dan tidak etis, serta pengabaiannya terhadap prinsip-prinsip pemerintahan konstitusional yang telah teruji waktu di republik kita," kata mereka, dilansir dari The Hill.
Baca Juga: FBI Selidiki Paket Mencurigakan di Kantor Pemilu 16 Negara Bagian AS
2. Trump dikritik keras atas gaya kepemimpinannya
Editor’s picks
Para penandatangan menyoroti kekacauan dalam pemerintahan Trump, kecenderungan memuji musuh negara sambil melemahkan sekutu, serta tindakan yang dianggap mengkhianati nilai-nilai demokrasi AS.
Salah satu poin kritis yang diangkat adalah peran Trump dalam peristiwa penyerbuan Capitol pada 6 Januari 2021.
"Dengan menghasut serangan kekerasan terhadap Capitol pada 6 Januari 2021 dan membela mereka yang melakukannya, dia telah melanggar sumpah jabatannya dan membawa bahaya bagi negara kita," tegas surat tersebut.
Kritik juga diarahkan pada kerentanan Trump terhadap pujian dan manipulasi oleh pemimpin yang dinilai otoriter seperti Vladimir Putin dan Xi Jinping.
"Sifatnya yang tidak dapat diprediksi bukan keunggulan dalam negosiasi seperti yang dia banggakan. Sebaliknya, dalam hal keamanan nasional, perilakunya mengundang tindakan yang sama tidak terduga dari lawan kita, yang secara tidak bertanggung jawab mengancam konsekuensi global yang ceroboh dan berbahaya," demikian kritik mereka.
3. Tren dukungan lintas partai untuk Harris meningkat
Daftar pendukung Harris mencakup nama-nama besar dalam bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri AS. Penandatangan termasuk William Cohen, eks menteri pertahanan AS era Clinton; Chuck Hagel, mantan Menteri Pertahanan era Obama; William Webster, mantan Direktur CIA dan FBI era Reagan dan Bush Sr.; serta John Negroponte, mantan Direktur Intelijen Nasional era Bush Jr.
Dilansir dari New York Times, beberapa penandatangan adalah mantan pejabat Trump yang kini menjadi kritikus vokal, seperti Miles Taylor, mantan Kepala Staf Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Lebih lanjut, sejumlah tokoh yang tidak mendukung Joe Biden pada pemilihan 2020 kini memilih untuk mendukung Harris.
"Setelah 6 Januari, setelah Donald Trump menolak selama empat tahun untuk mengakui bahwa dia kalah dalam pemilihan 2020 dan ancamannya terhadap demokrasi, saya pikir penting untuk membuka lembaran baru," ujar Barbara Comstock, mantan anggota DPR dari Virginia.
Dukungan ini merupakan bagian dari tren yang lebih luas, di mana semakin banyak tokoh Republik yang secara terbuka mendukung Harris. Sebelumnya, lebih dari 230 mantan staf Republik juga telah menyatakan dukungan mereka kepada Harris.
Baca Juga: Kamala Harris: Israel Tak Boleh Duduki Wilayah Palestina Lagi
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
