Myanmar Bebaskan Orang Jepang yang Langgar Aturan Harga Beras
Bendera Jepang. (Unspalsh.com/Roméo A.)
Intinya Sih...
- Hiroshi Kasamatsu, eksekutif Jepang, dibebaskan oleh junta Myanmar setelah lebih dari sebulan ditahan atas pelanggaran harga beras.
- Kasamatsu dihukum satu tahun penjara dan denda 500 ribu kyat karena melanggar undang-undang tentang kebutuhan dan layanan sehari-hari.
- Sejak militer merebut kekuasaan pada 2021, ekonomi Myanmar kesulitan akibat protes bersenjata dan pandemi COVID-19.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Hiroshi Kasamatsu, eksekutif Jepang, yang ditahan oleh junta Myanmar atas pelanggaran harga beras telah dibebaskan pada Senin (12/8/2024). Dia ditahan selama lebih dari satu bulan dan telah dinyatakan bersalah.
Kasamatsu merupakan direktur supermarket Myanmar Aeon Orange, yang mengelola beberapa toko di pusat komersial Yangon. Dia dituduh menjual beras dengan harga lebih tinggi dengan tujuan menciptakan kekacauan ekonomi.
1. Pelanggar dihukum satu tahun penjara dan denda
Ilustrasi penjara. (Unsplash.com/Emiliano Bar)Kementerian Luar Negeri Jepang menyampaikan Kasamatsu dihukum karena melanggar undang-undang tentang kebutuhan dan layanan sehari-hari. Dia telah dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan dijatuhi denda 500 ribu kyat (Rp2,4 juta).
"Kami mengetahui bahwa ia telah dibebaskan dan tidak ada masalah khusus dengan kesehatannya," kata kementerian tersebut, dikutip dari RFI.
Pada Senin, Zaw Min Tun, juru bicara junta, mengatakan Kasamatsu telah dibebaskan.
Aeon juga telah menyampaikan bahwa karyawannya telah dibebaskan.
2. Kasus pelanggaran harga beras melibatkan 62 tersangka
Ilustrasi penangkapan. (Pexels.com/Kindel Media)Editor’s picks
Dilansir Associated Press, Kasamatsu ditahan atas tuduhan menaikkan harga beras dari 31 persen hingga 70 persen di atas harga resmi yang ditetapkan oleh Federasi Beras Myanmar. Pelanggaran harga ini melibatkan 62 tersangka, 102 gudang, 53 supermarket dan superstore, 25 pabrik dan tujuh toko lainnya di kota-kota besar.
Kasamatsu merupakan salah satu dari sejumlah eksekutif asing yang ditangkap atas tuduhan serupa. Dalam kasus ini pihak berwenang juga menahan tiga warga negara Myanmar yang bekerja untuk perusahaan ritel lokal.
Media pemerintah menyalahkan fenomena El Nino dan penimbun pasar sebagai penyebab kenaikan harga beras. Namun, analis mengatakan kerusuhan sipil dan gejolak ekonomi merupakan faktor utama.
3. Konflik membuat ekonomi Myanmar kesulitan
Bendera Myanmar. (Pexels.com/Gu Bra)Militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada tahun 2021, yang memicu protes tanpa kekerasan yang kemudian berkembang menjadi perlawanan bersenjata. Konflik itu membuat ekonomi Myanmar kesulitan karena mengganggu upaya pemulihan dari wabah COVID-19.
Sejak berkuasa, militer telah memperkenalkan lebih banyak persyaratan untuk lisensi ekspor dan impor, dan memperketat peraturan tentang impor bahan bakar. Krisis juga memburuk karena penukaran dolar Amerika Serikat di pasar terbuka bernilai lebih dari dua kali lipat dari nilai tukar tetap di bank sentral, sehingga menambah tekanan pada bisnis.
Jepang secara historis telah menjalin hubungan persahabatan dengan Myanmar. Dibandingkan dengan banyak negara Barat, Jepang mengambil pendekatan yang lebih lunak terhadap pemerintahan militer yang memiliki catatan buruk hak asasi manusia dan pelemahan demokrasi.
Tokyo belum memberlakukan sanksi ekonomi meskipun tidak mengakui legitimasi pemerintah saat ini dan mendesak pemulihan demokrasi, serta membatasi bantuan untuk tujuan kemanusiaan.
Baca Juga: Mengenal Beras Unggulan Bulog dan Kreasi Makanan ala Chef Ragil
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
