Kenya Perkenalkan RUU Pajak yang Picu Demo Akbar
Ilustrasi bendera Kenya. (Pixabay.com/jorono)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Kenya John Mbadi, pada Minggu (18/8/2024), mengatakan pemerintah akan memperkenalkan kembali beberapa usulan pajak yang ditentang sebelumnya. Dia mengatakan hal itu diperlukan untuk membiayai pengeluaran.
Pemerintah telah memperkenalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) keuangan baru untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun, warga melakukan protes selama berminggu-minggu yang membuat aturan itu batal diterapkan.
1. Pemerintah ingin berlakukan pajak lingkungan
ilustrasi pajak (IDN Times/Aditya Pratama)Dilansir Reuters, pemerintah berencana memperkenalkan pungutan lingkungan hidup pada sebagian besar barang. Pengenaan pajak pada produk-produk penting seperti pembalut wanita, yang sebelumnya menjadi titik fokus kemarahan para pengunjuk rasa akan tetap dibatalkan.
"Untuk retribusi lingkungan, kami akan menargetkan area-area yang tidak berdampak pada masyarakat umum," kata Mbadi.
Usulan pajak ini akan dibawa ke parlemen pada 30 September, dan diharapkan dapat membantu negara menghasilkan 150 miliar shilling (Rp18 triliun).
"Negara ini bukan tempat pembuangan sampah. Jika kamu merusak lingkungan, maka kamu harus membayar ganti rugi atas apa yang telah kamu perbuat," katanya.
Dia mengatakan 49 klausul dari RUU yang ditentang akan diajukan kembali, beberapa di antaranya dimaksudkan untuk menyederhanakan undang-undang tanpa menaikkan atau memperkenalkan pajak baru.
Mbadi merupakan menteri baru yang dibawa ke kabinet dari bangku oposisi setelah.
Baca Juga: Cacar Monyet Terdeteksi di Kenya dan Republik Afrika Tengah
Editor’s picks
2. Rencana pajak yang dibatalkan
ilustrasi pajak dan retribusi (IDN Times/Aditya Pratama)Rencana pajak sebelumnya membuat demonstrasi berlangsung di seluruh negeri untuk menekan pemerintah membatalkannya. Presiden William Ruto akhirnya membatalkan RUU itu pada 26 Juni. Ia kemudian memberhentikan sebagian besar kabinetnya.
RUU tersebut berisi pajak baru dan kenaikan pajak untuk mengumpulkan pendapatan negara sebesar 346 miliar shilling (Rp41,6 triliun). Para pengunjuk rasa menganggap kebijakan baru akan menambah tekanan pada rakyat yang sudah berjuang dengan melonjaknya biaya hidup.
Setelah RUU dibatalkan, pemerintah memangkas pengeluaran dan memperlebar defisit fiskal. Negara terjebak di antara tuntutan yang saling bertentangan dari warga yang sedang tertekan dan pemberi pinjaman seperti Dana Moneter Internasional (IMF), yang mendesak pemerintah untuk memangkas defisit guna memperoleh lebih banyak pembiayaan.
3. Warga akan melanjutkan unjuk rasa
Ilustrasi aksi unjuk rasa. (Unsplash.com/Chris Slupski)Dilansir Associated Press, Robert Mbui, seorang anggota parlemen oposisi, menyebut rencana memperkenalkan kembali proposal-proposal tertentu adalah kesalahan. Dia menuduh menteri baru tersebut "berbicara ganda" setelah mengatakan pada awal bulan ini tidak mempunyai rencana untuk menaikkan pajak.
Protes yang dipimpin pemuda menanggapi pernyataan menteri tersebut, dengan mengatakan demonstrasi di seluruh Kenya akan terus berlanjut. Unjuk rasa menyebabkan lebih dari 50 orang tewas, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya. Polisi dituduh melakukan tindakan brutal.
Ruto membela pajak baru tersebut, dengan mengatakan negara perlu mandiri, dan memperingatkan akan ada konsekuensi setelah mencabut RUU sebelumnya. Para pengunjuk rasa juga menuntut pengunduran diri presiden, tapi Ruto menolaknya.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
