AS Sanksi Fasilitator Pembayaran antara Rusia dan Korut
Bendera Amerika Serikat. (Unsplash.com/Paul Weaver)
Intinya Sih...
- Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap lima kelompok dan satu orang karena memfasilitasi pembayaran antara Rusia dan Korut.
- Sanksi baru ini mengungkap tindakan Moskow membantu Pyongyang dalam skema transaksi ilegal untuk mengakses sistem perbankan internasional.
- Sanksi tersebut menargetkan skema keuangan yang dilakukan oleh Bank Perdagangan Luar Negeri (FTB) milik Korut dan Korea Kwangson Banking Corporation, yang keduanya telah disanksi AS.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS), pada Kamis (19/9/0/2024), menjatuhi sanksi terhadap lima kelompok dan satu orang karena memfasilitasi pembayaran antara Rusia dan Korea Utara (Korut). Transaksi tersebut untuk mendukung perang Rusia di Ukraina dan program senjata Korut.
Sanksi baru ini mengungkap tindakan Moskow membantu Pyongyang dalam skema transaksi ilegal untuk mengakses sistem perbankan internasional. Tindakan tersebut melanggar sanksi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
1. Kerja sama Rusia dan Korut dianggap mengacam keamanan
Bendera Rusia. (Pixabay.com/betexion)Departemen Keuangan mengatakan entitas dan individu yang disanksi berdomisili di Rusia dan wilayah Georgia di Ossetia Selatan. Mereka dituduh melakukan tindakan yang mendukung mekanisme pembayaran ilegal.
"Tindakan hari ini meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang telah membantu Korut dan penghindaran sanksi Rusia," kata Departemen Keuangan, dikutip dari Reuters.
Langkah ini juga menunjukkan komitmen AS untuk mengganggu jaringan yang memfasilitasi pendanaan senjata pemusnah massal, dan program rudal balistik ilegal Pyongnyang dalam mendukung perang di Ukraina.
"Meningkatnya kerja sama keuangan antara Rusia dan Korut secara langsung mengancam keamanan internasional dan sistem keuangan global. Rusia menjadi semakin bergantung pada Korut karena menghadapi meningkatnya kerugian di medan perang dan meningkatnya isolasi internasional," kata Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri.
Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Bradley T. Smith mengatakan pemerintah khawatir atas upaya kedua negara itu memperdalam kerja sama keuangan yang melanggar resolusi PBB.
Baca Juga: Armenia Tuding Rusia Rencanakan Kudeta di Negaranya
2. Transaksi keuangan yang dilakukan
Editor’s picks
Ilustrasi uang kertas. (Unsplash.com/Jason Leung)Sanksi tersebut menargetkan skema keuangan yang dilakukan oleh Bank Perdagangan Luar Negeri (FTB) milik Korut dan Korea Kwangson Banking Corporation, yang keduanya telah disanksi AS.
Salah satu skema diatur oleh Bank Sentral Rusia adalah MRB Bank, yang berkantor pusat di wilayah Georgia, bertindak atas nama bank Rusia yang ditunjuk untuk membangun hubungan perbankan rahasia dengan FTB.
Skema lainnya melibatkan Bank JSC dari Rusia, yang juga sudah disanksi, bekerja sama dengan FTB untuk mendirikan perusahaan yang berbasis di Moskow. Langkah itu dilakukan agar dapat menerima dana Korut yang dibekukan di bank-bank yang telah tutup.
3. Pyongyang dan Moskow transaksi senjata
Ilustrasi bendera Korea Utara. (Pixabay.com/David_Peterson)Negara-negara Barat menuduh Korut menjual amunisi ke Rusia untuk mengatasi kekurangan dana. Transaksi tersebut melanggar sanksi atas perang di Ukraina yang telah berlangsung lebih dari 30 bulan, dilansir dari RFE/RL.
Pada Juni, Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan langka ke Pyongyang untuk menandatangani "kemitraan strategis komprehensif", yang menyerukan bantuan timbal balik jika terjadi serangan oleh negara ketiga. Kim Jong Un, pemimpin Korut, mengatakan pertemuan dengan Putin membuka era kerja sama baru.
Kim telah membuat janji lebih lanjut untuk mempererat hubungan setelah minggu lalu bertemu dengan kepala keamanan Rusia Sergei Shoigu yang berkunjung.
Sebelumnya, AS telah menjatuhi sanksi kepada banyak entitas dan individu yang memberikan bantuan kepada program rudal balistik Pyongyang. Sanksi internasional terhadap program nuklir Pyongyang diberlakukan setelah uji coba nuklir pertama pada 2006.
Baca Juga: FBI Selidiki Paket Mencurigakan di Kantor Pemilu 16 Negara Bagian AS
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
