Menteri Pertanian Sudan Bantah Negaranya Dilanda Kelaparan
ilustrasi kekeringan yang melanda Afrika (unicef.org)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertanian Sudan, Abubakr al-Bushra, membantah adanya kelaparan di negara tersebut. Dia juga meragukan data yang didukung PBB yang menyebutkan bahwa 755 ribu orang di sana mengalami kelaparan parah.
Program Pangan Dunia (WFP) menyebut Sudan sebagai negara dengan krisis kelaparan terburuk di dunia sejak pecahnya perang antara tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat paramiliter (RSF) pada April 2023.
Warga dan lembaga bantuan mengatakan, tentara telah memblokir bantuan dan perdagangan yang masuk ke wilayah yang dikuasai RSF, sementara pasokan yang mencapai wilayah tersebut biasanya mahal dan sering kali dicuri oleh tentara RSF.
“755 ribu warga bukanlah persentase yang signifikan dibandingkan dengan total populasi. Mereka tidak bisa menyebutnya sebagai kelaparan,” kata al-Bushra, dikutip Reuters.
Sudan diketahui memiliki populasi 50 juta jiwa.
1. IPC sebut separuh populasi Sudan alami kelaparan akut
Pada akhir Juni, Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), yang merupakan inisiatif badan-badan PBB, organisasi regional dan kelompok bantuan, mengatakan bahwa separuh populasi Sudan mengalami kelaparan akut. Selain itu, terdapat 14 titik di seluruh negeri yang berisiko menghadapi bencana kelaparan.
Bencana kelaparan dapat dinyatakan jika sedikitnya 20 persen dari populasi di suatu daerah mengalami kelaparan yang sangat parah, dan ambang batas malnutrisi dan kematian anak akibat kelaparan terpenuhi.
Namun, Al-Bushra meragukan kemampuan para ahli untuk mengukur data di wilayah yang dikuasai RSF, dan mengatakan bahwa indikator malnutrisi belum ditentukan.
Baca Juga: AS Undang Pihak Bertikai Sudan untuk Bicarakan Perdamaian
2. Pemerintah tolak buka perbatasan untuk distribusi bantuan
Editor’s picks
Berdasarkan data IPC, sebuah komite independen dapat mengumumkan terjadinya bencana kelaparan. Hal ini bisa memicu perintah dari Dewan Keamanan untuk mengesampingkan pembatasan yang dilakukan oleh tentara mengenai jalur mana yang dapat digunakan untuk pengiriman bantuan.
Al-Bushra mengatakan bahwa pemerintah menolak perintah semacam itu.
“Kami menolak pembukaan perbatasan kami dengan paksa karena hal itu dapat membuka perbatasan dengan negara-negara lawan, perbatasan yang dikuasai milisi,” katanya.
Sementara itu, pejabat lainnya menganggap langkah tersebut sebagai bagian dari konspirasi terhadap negara.
3. Ribuan ton bantuan ke Darfur terdampar akibat hujan
Badan-badan bantuan mengatakan bahwa al-Tina, satu-satunya penyeberangan yang diizinkan oleh pemerintah ke wilayah Darfur, tempat sebagian besar titik rawan kelaparan berada, tidak dapat diakses karena hujan. Akibatnya, ribuan ton bantuan terdampar di penyeberangan tersebut.
Mereka mendesak pemerintah untuk membuka jalur alternatif, termasuk Adre. Namun, tentara mengatakan bahwa Adre telah digunakan untuk memasok senjata kepada RSF.
Sementara itu, Mona Rishmawi, anggota Misi Pencari Fakta PBB di Sudan, mengatakan bahwa dia bertemu dengan pengungsi Darfur di Chad yang menceritakan bagaimana mereka melarikan diri tanpa membawa air dan hanya makan rumput sepanjang perjalanan.
“Tidak ada keraguan bahwa orang-orang kelaparan,” katanya
Baca Juga: AS Kucurkan Bantuan Kemanusiaan Rp3,2 Triliun untuk Sudan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
