Yunani Protes atas Pembatasan di Perbatasan Jerman
Santorini, Yunani (unsplash.com/@shotsbytania)
Intinya Sih...
- PM Yunani menolak kebijakan pengecekan di perbatasan Jerman
- Ia menyebut kebijakan ini sama dengan penghapusan Zona Schengen dan akan berdampak besar pada negara terluar UE
- Mitsotakis juga membahas masalah migrasi dan kelebihan turis di Yunani dalam kunjungan ke Wina
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Yunani Kyriakos Mitsotakis, Kamis (12/9/2024), memprotes kebijakan pemerintah Jerman untuk mengadakan pengecekan di perbatasan negara. Ia menekankan langkah tersebut akan berdampak besar kepada negara terluar Uni Eropa (UE).
Sehari sebelumnya, Jerman sudah mengumumkan rencana untuk mengekspansi penjagaan di sembilan pintu perbatasan utama mulai pekan depan. Kebijakan ini diterapkan menyusul rentetan aksi terorisme dan lonjakan migran ilegal yang berusaha masuk ke Jerman.
1. Menilai kebijakan Jerman berbeda dari biasanya
Mitsotakis mengatakan bahwa pengetatan pengecekan di perbatasan Jerman sama dengan penghapusan Zona Schengen secara sepihak. Ia pun menilai kebijakan Berlin kali ini berbanding terbalik dari biasanya.
"Jerman umumnya sangatlah toleran dan saya dapat mengatakan bahwa mereka memiliki kebijakan sosial yang sangat baik terhadap migran. Namun, saat ini mereka tengah terguncang dan menerima sejumlah hujatan," terangnya, dikutip Ekathimerini.
"Namun, respons yang dilakukan tidak seharusnya menciptakan sebuah perpecahan di dalam Schengen secara sepihak. Tindakan ini sama dengan menjatuhkan bola ke negara-negara yang berada di perbatasan terluar Eropa," tambahnya.
Ia menambahkan perubahan Pakta Migrasi dan Pencari Suaka di UE seharusnya dapat menunjukkan seberapa pentingnya peran negara-negara terluar Eropa dalam mengadang masuknya migran ilegal.
2. Mitsotakis bahas masalah migrasi bersama Austria
Editor’s picks
Pada Rabu (11/9/2024), Mitsotakis mengatakan kepada Kanselir Austria Karl Nehammer di WIna mengenai masalah migasi di UE. Ia menekankan bahwa seluruh anggota UE harus mengontrol siapa yang masuk ke dalam blok Eropa.
Melansir The Greek Herald, ia mengumumkan keberhasilan Yunani dalam menangani masalah migrasi di negaranya sejak terdampak krisis migrasi pada 2015. Ia menyebut pendirian fasilitas di Kepulauan Aegean dapat mengurangi angka migran yang datang dari teritori Turki.
Pemimpin sayap kanan itu juga sudah berbicara dengan beberapa negara lain di kawasan Mediterania, seperti Mesir untuk memperketat penegakan hukum di negaranya. Ia pun mendukung prospek integrasi Balkan Barat ke dalam UE.
Dalam kesempatan itu, ia menyebut Pakta Migrasi dan Pencari Suaka akan mengurangi beban negaranya. Ia mengklaim kebijakan itu tidak akan membuat negaranya Yunani sendirian dalam mengadang dan menampung migran.
3. Yunani akan terapkan pajak untuk hindari kelebihan turis
Pekan lalu, pemerintah Yunani mengumumkan rencana memberlakukan pajak senilai 20 euro (Rp341 ribu) kepada pengunjung dari kapal pesir di Kepulauan Santorini dan Mykonos pada liburan musim panas. Pihaknya menyebut ini untuk menekan kelebihan turis di area wisata tersebut.
Mitsotakis mengatakan bahwa kelebihan turi di beberapa wilayah sudah menjadi masalah tersendiri bagi Yunani. Meskipun demikian, sektor pariwisata di Yunani menjadi salah satu motor penggerak utama perekonomiannya.
"Yunani tidak memiliki masalah kelebihan turis secara struktural. Beberapa destinasi wisata memiliki masalah signifikan dalam beberapa pekan atau bulan terakhir. Maka dari itu, kami harus mengatasi dan mencari solusi terbaik," tuturnya, dilansir Reuters.
Selama ini, berlabuhnya kapal pesiar sudah menjadi masalah tersendiri di Santorini dan Mykonos. Maka dari itu, kami membutuhkan pembukaan intervensi," sambungnya.
Baca Juga: Bali Masuk dalam Daftar Pulau Terbaik di Dunia, Kalahkan Yunani
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
