Georgia Berencana Blokir Partai Oposisi di Negaranya
ilustrasi bendera Georgia (unsplash.com/etienneflorent)
Intinya Sih...
- PM Georgia akan memblokir partai oposisi pro-Barat menjelang pemilu parlementer Oktober 2024.
- Pemblokiran ini dianggap kontroversial dan dikecam oleh Komisi Eropa sebagai tindakan autoritarianisme.
- Kritik terhadap pemerintahan Georgian Dream juga muncul terkait kurangnya akuntabilitas dalam investigasi kasus kekerasan terhadap aktivis.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Georgia Irakli Kobakhidze mengatakan akan memblokir sejumlah partai oposisi di negaranya, yang mana mayoritas partai pro-Barat. Rencana ini diumumkan pada Jumat (23/8/2024), menjelang penyelenggaraan pemilu parlementer pada Oktober mendatang.
Rencana ini menjadi salah satu langkah kontroversial pemerintahan Partai Georgian Dream dalam beberapa tahun terakhir. Pada Juli lalu, pemerintah Georgia akhirnya meresmikan Undang-Undang (UU) anti-agen asing yang menyasar media independen dan organisasi non-profit.
Baca Juga: Israel Perintahkan Tentara di Georgia-Azerbaijan Pulang
1. Kobakhidze ingin meniru langkah Ukraina dan Moldova
Perdana Menteri Georgia, Irakli Kobakhidze. (facebook.com/KobakhidzeOfficial)Kobakhidze menekankan, partai oposisi di Georgia, termasuk partai United National Movement (UNM), Coalition for Change, Strong Georgia, dan For Georgia sudah berkoalisi secara diam-diam. Ia menyebut jika Mahkamah Konstitusi menemukan salah satu partai terlibat kasus kriminal, maka semuanya akan diblokir.
"Siapapun yang berhasil melewati ambang batas, tidak ada yang dapat melarikan diri dari hukum atas tindakan kriminal yang telah dilakukan oleh pendirinya. Pertama, kasus itu terjadi selama 9 tahun kepemimpinannya dan lebih dari 12 tahun selama menjadi oposisi di Georgia," tegasnya, dikutip OC Media.
Ia menepis tuduhan pemblokiran ini berfungsi melanggengkan kekuasaan Partai Georgian Dream di parlemen. Namun, ia memberikan contoh positif pemblokiran partai oposisi yang terjadi di Ukraina dan Moldova.
"Anda tahu bahwa satu per satu partai politik sudah dilarang beroperasi di Ukraina dan Moldova. Parlemen Moldova saat ini secara praktik dipimpin oleh satu partai, tapi semua menyambut baik upaya parlemen. Situasi serupa juga akan terjadi di Georgia," tambahnya.
2. Diklaim akan melenggangkan pemerintahan Georgian Dream
Editor’s picks
Komisi Eropa mengungkapkan bahwa rencana PM Kobakhidze tidak mengikuti persyaratan untuk bergabung ke dalam Uni Eropa (UE). Ia menyebut ini mengarahkan negaranya ke dalam autoritarianisme.
"Ini secara efektif melarang seluruh partai oposisi yang dilihat oleh Georgian Dream sebagai ancaman. Salah satu cerminan dari aksi ini yang sudah dilakukan Presiden Belarus Alexander Lukashenko atau Korea Utara. Ini akan mengakhiri demokrasi Georgia," tutur pakar dari Pusat Studi Kebijakan Eropa, Tinatin Akhvlediani, dikutip Politico.
Sementara itu, pemimpin UNM, Tina Bokuchava sudah mengatakan bahwa langkah Kobakhidze untuk memblokir operasional partainya adalah meniru gaya autoritarianisme yang diterapkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.
Baca Juga: Georgia Investigasi Mantan Presiden yang Diduga Picu Perang
3. HRW klaim pemerintah Georgia lamban dalam menindak kasus kekerasan politik
Pada Rabu (21/8/2024), Human Right Watch (HRW) sudah menyinggung pemerintah Georgia terkait dengan kurangnya akuntabilitas dalam proses investigasi kasus kekerasan terhadap aktivis yang mengkritisi pemerintahan Georgian Dream.
Organisasi non-profit tersebut memperingatkan bahwa impunitas dari aksi serangan tersebut berisiko menyulut lanjutan kekerasan politik dan instabilitas menjelang pemilu parlementer pada Oktober 2024.
"Pola hinaan dan intimidasi kepda aktivis, media independen, dan pengkritik pemerintah jika dibiarkan tidak dihukum akan berisiko memperluas aksi serupa untuk dan menimbulkan kekerasan menjelang pemilu parlementer," tutur Kepala HRW Eropa dan Asia Tengah, Hugh Williamson, dilansir Civil.
"Saya menekankan bahwa penegakan hukum dalam menanggapi aksi brutal dan ancaman terhadap kekerasan di Georgia ini harus segera ditindak agar menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi aksinya," sambungnya.
Baca Juga: Eks PM Georgia Disebut Jadi Sasaran Teroris Asal Ukraina
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
