Dituduh Sabotase Pilpres, Rusia Panggil Dubes Negara Baltik

Desak selenggarakan pilpres Rusia di negaranya

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Rusia, pada Selasa (6/2/2024), memanggil perwakilan dari negara Baltik, yang terdiri dari Estonia, Latvia, dan Lithuania karena dituding ikut campur pilpres Rusia. Bahkan, Moskow menuding ketiga negara merencanakan sabotase pilpres Rusia. 

Hubungan Rusia dan negara-negara Baltik terus memanas dalam beberapa tahun terakhir usai pecahnya perang Rusia-Ukraina. Ketiga negara pecahan Uni Soviet itu mulai mengurangi penggunaan bahasa Rusia dan mendorong warga menggunakan bahasa lokal. 

1. Rusia sebut warganya di Baltik akan protes jika tidak diadakan pilpres

Dituduh Sabotase Pilpres, Rusia Panggil Dubes Negara Baltikilustrasi pemilu (IDN Times/Esti Suryani)

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahwa Moskow menginginkan agar Latvia, Lithuania, dan Estonia mengadakan pemungutan suara pilpres Rusia di negaranya. 

"Kami sudah mengatakan kepada negara-negara Baltik untuk mengikuti aturan Konvensi Wina 1961 soal hubungan diplomatik, sehingga semua tuan rumah wajib melindungi misi diplomatik. Kami meminta otoritas Latvia, Lithuania, Estonia untuk memastikan keamanan pemilu dan diplomat di Kedubes Rusia saat pilpres," terangnya, dikutip TASS.

Ia menambahkan, segala bentuk tindakan untuk tidak mengadakan pilpres akan berdampak serius dan warga minoritas Rusia di negara-negara Baltik akan melangsungkan protes. 

"Kami akan berjuang agar negara Baltik bersedia memenuhi obligasinya dan tidak menyabotase pilpres. Kami akan beraksi dalam konteks bilateral, serta dalam struktur internasional," sambungnya. 

Baca Juga: Bahaya! Pengembangan Nuklir Iran dalam Kondisi Ekstrem

2. Bulgaria menolak penyelenggaraan pilpres di wilayah dudukan Rusia di Ukraina

Selain mendapat protes dari negara Baltik, pemerintah Bulgaria juga menyatakan penolakan Rusia mengadakan pilpres di teritori dudukan di Ukraina. Juru bicara Parlemen Bulgaria Rosen Zhelyazkov menyebut bahwa negaranya tidak mengakui legitimasi Rusia di sana. 

"Bulgaria mendukung penuh integritas teritorial Ukraina dan tidak mengakui pendudukan Rusia atau intensi Rusia dalam menyelenggarakan pemilu di teritori Ukraina yang saat ini diduduki oleh Moskow," ujarnya, dikutip Interfax.

Ia menekankan, Bulgaria akan terus mendukung Ukraina dalam segala bidang, termasuk secara ekonomi kepada pengungsi Ukraina yang berlindung ke Bulgaria. 

"Bulgaria akan terus mendukung Ukraina dalam arah integrasi ke Uni Eropa. Kami sebagai representasi dari tiga partai koalisi di Parlemen Bulgaria mengatakan akan melakukan apapun untuk melanjutkan dukungan," tambahnya. 

3. Tokoh anti-perang ikut mencalonkan di pilpres Rusia

Pekan lalu, tokoh anti-perang Rusia, Boris Nadezhdin, sudah mendaftarkan diri sebagai calon presiden ke Central Election Commission (CEC). Ia diketahui sudah mendapatkan 105 ribu tanda tangan untuk mengajukan diri sebagai capres. 

Selama ini, Nadezhdin dikenal sebagai sosok yang kerap mengutarakan kecamannya terhadap perang di Ukraina. Ia sempat mengatakan bahwa perang Rusia-Ukraina adalah sebuah kesalahan besar dan ia berniat untuk menyelesaikannya lewat negosiasi. 

Dilansir Reuters, Profesor Hubungan Internasional dari The New School di New York, Nina Khrushcheva mengatakan bahwa kampanye Nadezhdin telah menjadi masalah tersendiri bagi Presiden Rusia Vladimir Putin

Ia menyebut, Nadezhdin akan menjadi perwakilan dari warga Rusia yang menginginkan berakhirnya perang dan berharap agar suara mereka didengar. Namun, ia menambahkan Nadezhdin bisa saja beraksi layaknya oposisi hanya untuk membuat pilpres Rusia seperti kontes yang sebenarnya. 

Baca Juga: Eks Presiden Chile Tewas dalam Kecelakaan Helikopter

Brahm Photo Verified Writer Brahm

-

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:

  • Ernia Karina

Berita Terkini Lainnya