AS Tangguhkan Dana Bantuan Kemanusiaan ke Gabon usai Kudeta
Menlu Amerika Serikat, Antony Blinken. (twitter.com/SecBlinken)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan penangguhan dana bantuan kemanusiaan ke Gabon pada Selasa (26/9/2023). Keputusan ini dilakukan setelah kudeta militer Gabon yang melengserkan Presiden Ali Bongo Ondimba pada akhir Agustus.
Gabon menjadi negara terakhir yang terdampak rentetan kudeta militer di Afrika dalam beberapa tahun terakhir. Militer Gabon mengambilalih kekuasaan beberapa saat usai pengumuman hasil pilpres yang kembali dimenangkan oleh calon petahana Ali Bongo.
Baca Juga: 5 Fakta Gabon, Negara di Afrika Barat yang Baru Saja Dilanda Kudeta
1. AS hentikan sejumlah program bantuan di Gabon
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengatakan bahwa pemblokiran dana bantuan ke Gabon ini pada beberapa sektor. Namun, tidak dijelaskan secara detail program dan berapa bantuan dana yang dihentikan untuk sementara waktu.
"Kebijakan ini mengikuti langkah dari Economic Community of Central African States (ECCAS), Uni Afrika, dan lembaga internasional lainnya terhadap Gabon. Kami akan menelusuri lagi fakta di lapangan dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di Gabon," tuturnya, dikutip France24.
Blinken menambahkan bahwa pernyataan soal penangguhan program bantuan ini tidak berdampak pada operasional Kedutaan Besar AS di Gabon.
"Kami akan melanjutkan operasional pemerintahan AS di Gabon, termasuk urusan diplomatik dan konsulat dalam membantu warga negara AS yang tengah berada di negara Afrika Tengah itu," sambungnya.
Baca Juga: Gabon Janjikan Proses Transisi Demokrasi Selama 2 Tahun
2. Nguema tuduh rezim Ali Bongo melakukan korupsi besar-besaran
Editor’s picks
Presiden Jenderal Brice Oligui Nguema menuduh bahwa rezim Ali Bongo telah melakukan korupsi besar-besaran. Ia pun menginstruksikan jajarannya untuk membuka investigasi dalam menyelidiki kemungkinan kecurangan.
"Presiden transisi memutuskan untuk mengaktifkan kontrol hutan internal dan eksternal dalam memverifikasi semua pasar publik. Tugas ini telah dihentikan oleh pemerintah sebelumnya tanpa alasan yang jelas," tutur Nguema, dikutip Africa News.
"Kami mengundang semua perusahaan yang mendapat kontrak dan semua entitas administrasi pemerintahan agar segera menerima panggilan itu. Negara meminta adanya evaluasi dengan hati-hati terkait kontrak untuk mendeteksi adanya kejanggalan dan dugaan kecurangan," sambungnya.
Beberapa hari kemudian, Nguema pun memanggil semua pegawai negeri sipil dan pejabat publik untuk mengembalikan uang negara yang diambil untuk kepentingan pribadi dalam waktu 48 jam.
3. Gabon setujui hutang untuk konservasi lingkungan
Pada pertengahan Agustus, Gabon telah menyetujui program hutang untuk alam yang berfungsi melindungi dan mengkonservasi laut. Dalam persetujuan itu, Gabin akan memperoleh hutang sebesar 436 juta dolar AS (Rp6,7 triliun) dari dana internasional.
Persetujuan ini karena negara Afrika Tengah itu memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, terutama di area pesisir. Gabon diketahui sebagai salah satu lokasi dengan populasi penyu belimbing, sapi laut, lumba-lumba Atlantik, dan hiu gergaji terbesar di dunia.
Saat itu, Presiden Ali Bongo pun yakin bahwa hutang untuk alam ini akan menjadi momen penting dalam pembiayaan berbasis lingkungan di Afrika. Selain Gabon, beberapa negara yang tergabung dalam program ini adalah Belize, Barbados, dan Seychelles.
Baca Juga: Gabon Tunjuk Brice Oligui Nguema Jadi Presiden Transisi
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
