Kenapa Indonesia Kesulitan Bayar Proyek Jet Tempur KF-21 ke Korsel?
Korsel minta Indonesia segera lunasi utang sesuai komitmen
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk menuntaskan proyek pengembangan jet tempur KFX/IFX atau KF-21 Boramae. Pada proyek ini, Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia berkolaborasi Korea Aerospace Industries (KAI) dari Korea Selatan (Korsel).
Komitmen pemerintah disampaikan di tengah kesulitan pembayaran, bersamaan dengan Korsel yang menuntut Indonesia melunasi pembayaran pada 2026 sekitar Rp14 triliun. Angka tersebut diperoleh dari cost share sebesar 20:80, dengan porsi Indonesia yang terkecil.
“Kami masih punya komitmen untuk melanjutkan kerja sama dengan Korea. Saat pertama kali kontrak (pada 2012), kami juga sudah mempertimbangkan kemampuan anggaran negara dan ini masuk salah satu program prioritas nasional,” kata Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan di Kemhan, Marsma TNI Dedy Laksmono, dalam workshop yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia dan Korea Foundation pekan lalu.
“Hanya saja, alokasi pembayaran tergantung ketersediaan APBN dan fokus pemerintah. Kementerian Keuangan hanya mengalokasikan Rp1,5 triliun per tahun untuk cost share. Kami sadar bahwa itu tidak cukup untuk memenuhi komitmen, tapi kami tegaskan bahwa proyek dengan Korsel akan jadi prioritas,” tambah Dedy.
Baca Juga: Korsel Tagih Pembayaran Jet KF-21, Jokowi: Nanti Saya Tanya Menkeu
Baca Juga: Korsel Tagih Pelunasan Jet Tempur KF-21, Prabowo: Kami Akan Selesaikan
1. Uang yang sudah disiapkan sempat dikembalikan
Dedy menyebut durasi proyek ini sekitar 12 tahun untuk periode 2014-2026. Skema awalnya, setiap tahun Indonesia membayar ke Korsel sekitar Rp2 triliun. Hanya saja, proyek dan pembayaran sempat tertunda karena dinamika politik di Korsel.
“Negosiasi selesai pada 2012. Kemudian pada 2013 kita postpone karena mereka ada kondisi politik. Padahal anggaran sudah siap. Akhirnya uang itu sebagian dikembalikan ke Kementerian Keuangan, sebagian untuk pusat desain PT Dirgantara Indonesia,” ujar Dedy.
Baca Juga: Korsel Tagih Pelunasan Jet Tempur KF-21, Prabowo: Kami Akan Selesaikan