TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Menlu RI ke Inggris, Bahas G20, Ukraina dan Kemitraan 

Menlu RI Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Inggris.

Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Inggris Liz Truss di London (dok. Kemlu RI)

Jakarta, IDN Times - Indonesia dan Inggris menyepakati Roadmap Kemitraan Indonesia-Inggris 2022-2024 pada pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss di London, 19 April 2022.

Retno juga bertemu dengan Anggota Parlemen Inggris Richard Graham untuk membahas pemajuan kerja sama bilateral kedua negara.

Kunjungan Retno ke London ini berada dalam rangkaian kunjungannya ke Eropa untuk membahas presidensi Indonesia di G20. Selain Inggris, Retno juga mengunjungi Prancis, Belanda dan Turki.

Baca Juga: Menlu RI ke 4 Negara Eropa, Konsultasi Soal Ukraina  

Baca Juga: PM Inggris Kunjungi India Pekan Ini, Mau Bahas Apa?

1. Bahas presidensi Indonesia di G20

upacara pembukaan G20 Indonesia (g20.org)

Dalam kesempatan ini, Retno membahas presidensi Indonesia di G20 dengan Truss. Retno menyampaikan apresiasi atas dukungan Inggris terhadap presidensi Indonesia.

Kedua menlu juga membahas situasi di Ukraina dan dampaknya bagi perekonomian dunia. Inggris sendiri merupakan anggota G-20 dan mitra penting kerja sama bilateral Indonesia

Baca Juga: Bertemu Menlu Kanada, Retno Marsudi Bahas Ukraina dan G20

2. Peningkatan hubungan kedua negara

London Bridge, Inggris (IDN Times/Isidorus Rio)

Membahas soal roadmap kedua negara, Retno menggarisbawahi arti penting roadmap tersebut dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara.

“Roadmap Kemitraan Indonesia-Inggris ini menjadi dokumen strategis, memberikan panduan kerja sama penguatan kemitraan bilateral yang saling menguntungkan," kata Retno dalam pernyataan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (20/4/2022).

Roadmap ini memuat program kerja sama strategis di bidang ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan hidup. Salah satunya adalah kesepakatan menghapuskan praktik perdagangan diskriminatif melalui penjajakan pembuatan mutual recognition untuk standardisasi dan sertifikasi.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya