Indonesia Kecewa Taliban Masih Kikis Hak Perempuan Afghanistan
Menlu Retno hadiri pertemuan soal kondisi Afghanistan
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyesalkan terdapat 50 dekrit Taliban Afghanistan yang mengikis hak-hak perempuan, sejak berkuasa pada Agustus 2021. Hal ini Retno sampaikan di pertemuan PBB terkait dengan kondisi Afghanistan yang digelar di Doha, Qatar, Senin (19/2/2024).
"Indonesia juga merujuk laporan UN Women yang mengatakan sejak berkuasa Agustus 2021, terdapat 50 dekrit Taliban yang mengikis hak-hak perempuan. Dan dekrit-dekrit tersebut tidak ada yang dibatalkan sampai saat ini," kata Retno, dalam keterangannya, Selasa (20/2/2024).
Retno menegaskan, Indonesia setia memperjuangkan isu perempuan di Afghanistan. PBB, disebutnya, harus berkoordinasi dengan OKI demi bisa mewujudkan dihormatinya hak perempuan di sana.
"Indonesia menyarankan isu perempuan harus terus disertakan sebagai salah satu prioritas dalam engagement komunitas internasional dengan Taliban. Dalam isu ini, penting bagi PBB untuk terus melakukan koordinasi dengan OKI," ujar Retno.
1. PBB rilis laporan soal situasi Afghanistan
Kehadiran Retno di pertemuan ini atas undangan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membahas perkembangan di Afghanistan. Pada 16 Maret 2023, DK PBB telah meng-adopsi Resolusi 2679 (2023) yang meminta Sekjen PBB mempersiapkan independent assessment mengenai Afghanistan untuk disampaikan ke DK PBB tidak lebih dari 17 November 2023. Asesmen tersebut telah selesai dilakukan dan disampaikan ke DK PBB pada 9 November tahun lalu.
"Laporan tersebut menyampaikan situasi Afghanistan saat ini, prioritas kunci yang dapat dilakukan, dan rekomendasi termasuk bagaimana melakukan engagement, serta bagaimana dapat membantu rakyat Afghanistan," kata Retno.
Baca Juga: Jet Pribadi Rusia Jatuh di Afghanistan, 4 Orang Selamat