TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Hamas-Jihad Islam Ajukan Syarat Kesepakatan dengan Israel

Minta Israel hentikan agresi di Gaza

ilustrasi anak di Gaza (pixabay.com/hosnysalah)

Jakarta, IDN Times - Kelompok Palestina, Hamas dan gerakan Jihad Islam, menegaskan persyaratan untuk setiap kesepakatan dengan Israel, termasuk penghentian perang Gaza, penarikan penuh, rekonstruksi, penghentian blokade, dan kesepakatan serius bagi pertukaran tahanan.

Persyaratan tersebut diuraikan dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Hamas pada Rabu 21 Agustus 2024 setelah pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Dewan Syura Hamas Mohamed Ismail Darwish, Sekretaris Jenderal Jihad Islam Ziad al-Nakhala, dan wakilnya Mohamed Hindi di lokasi pertemuan yang tidak disebutkan, dikutip ANTARA, Jumat (23/8/2024).

Menurut pernyataan tersebut, kedua kelompok menekankan perlunya memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang cepat ke Gaza, terlepas dari hasil perundingan mengenai diakhirinya perang.

1. Perlunya hentikan agresi Israel di Gaza

ilustrasi Palestina (pixabay.com/hosnysalah)

Pertemuan tersebut menggarisbawahi perlunya menghentikan agresi Israel dan perang di Gaza, menghukum para pemimpin pendudukan atas kejahatan terhadap kemanusiaan, serta meninjau perkembangan lapangan dan ketahanan kemampuan perlawanan untuk menyerang seluruh wilayah Palestina yang diduduki.

Mengenai perundingan gencatan senjata, para peserta meninjau kemajuan negosiasi tidak langsung dan sikap menghalangi kekuatan pendudukan yang menghambat upaya mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Baca Juga: Hamas Kritisi Klaim Gencatan Senjata di Gaza oleh Menlu AS 

2. Syarat dari Hamas dan Jihad Islam

Situasi di Gaza utara. (dok. X @mercindonesia)

Pernyataan itu menekankan setiap perjanjian harus mencakup penghentian agresi secara menyeluruh, penarikan penuh pasukan Israel wilayah tersebut, dimulainya rekonstruksi, penghentian blokade, dan kesepakatan pertukaran tahanan yang serius.

Kedua pihak menilai pemimpin pendudukan bertanggung jawab atas kegagalan upaya mediator, Qatar dan Mesir, dengan bersikeras melanjutkan agresi serta menolak kesepakatan pada tahap sebelumnya, terutama proposal yang diterima Hamas pada 2 Juli 2024.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya