Pakar: Fatwa Mahkamah Internasional Tak Akan Didengar Israel

1. Israel bisa abaikan fatwa ICJ karena tetap didukung AS

Hikmahanto menyebut alasan lainnya Israel tidak akan mengikuti instruksi Mahkamah Internasional, karena Israel akan selalu didukung Amerika Serikat (AS). Seandainya Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang paralel dengan isi fatwa ICJ, maka ia memprediksi juga akan diabaikan Israel. 

"AS dan negara-negara sekutunya akan tetap mendukung okupasi ilegal Israel di Tanah Palestina. Bahkan, mereka akan melindungi Israel bila ada negara-negara yang hendak memaksakan fatwa dengan kekerasan atau penggunaan senjata," kata dia. 

Hikmahanto pun tidak melihat adanya urgensi sehingga negara-negara di Dewan Keamanan PBB bersedia melakukan pertemuan darurat. Seandainya ada pertemuan darurat pun, kata dia, putusannya akan diveto oleh AS sebagai salah satu negara tetap anggota DK PBB. 

Hikmahanto juga menyebut yang berlaku di dalam hubungan antar masyarakat internasional adalah hukum rimba. Bukan hukum internasional.

"Di dalam hukum rimba, yang berlaku adalah siapa yang kuat, maka dia lah yang menang," imbuhnya. 

Baca Juga: Israel Gempur Yaman Buru Houthi, Dua Orang Tewas

2. Kantor PM Israel menolak fatwa dari Mahkamah Internasional

Kementerian Luar Negeri Israel dengan cepat menolak pendapat tersebut. Mereka menyebutnya keputusan itu salah secara mendasar dan sepihak. Mereka menegaskan kembali bahwa solusi politik di kawasan hanya dapat dicapai melalui negosiasi.

"Bangsa Yahudi tidak bisa menjadi penjajah di tanahnya sendiri," kata kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Maliki, mengatakan kepada jurnalis di Den Haag bahwa keputusan tersebut menjadi momen penting bagi negaranya. Sebab, Mahkamah Internasional dianggap memenuhi kewajiban hukum dan moral lewat putusan bersejarah tersebut. 

"Semua negara kini harus menjunjung tinggi kewajibannya yang jelas: tidak ada bantuan kesehatan, tidak ada bantuan, tidak ada keterlibatan negara lain, tidak ada bantuan keuangan, tak ada senjata, tidak ada hubungan perdagangan, tidak ada apa pun! Tidak ada tindakan apa pun untuk mendukung pendudukan ilegal Israel!" ujar PM Maliki seperti dikutip dari stasiun berita Al Jazeera pada 19 Juli 2024.