TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kanada Batasi Jumlah Izin Belajar dan Kerja bagi Warga Asing

Kebijakan ini menuai pro dan kontra

Bendera Kanada (unsplash.com/chris robert)

Jakarta, IDN Times - Kanada mengumumkan, pada Rabu (18/9/2024), akan mengurangi jumlah izin belajar bagi mahasiswa asing serta memperketat kelayakan izin kerja sebagai upaya untuk menekan jumlah penduduk sementara di negara tersebut.

Langkah ini diambil di tengah tekanan politik dan persaingan menjelang pemilihan federal yang dijadwalkan paling lambat Oktober 2025.

Keputusan tersebut muncul saat pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau menghadapi penurunan popularitas dan kekalahan besar dalam pemilihan sela pekan ini. Isu penduduk sementara, termasuk mahasiswa internasional dan pekerja asing, menjadi salah satu topik paling kontroversial dalam politik Kanada saat ini.

1. Pengurangan izin belajar dan kerja

Kanada berencana mengurangi jumlah izin belajar internasional yang dikeluarkan menjadi 437 ribu pada 2025, turun dari 509.390 yang disetujui pada 2023.

Dilansir dari Reuters, pembatasan juga akan dikenakan pada kelayakan izin kerja bagi pasangan mahasiswa dan pekerja asing sementara. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk sementara menjadi 5 persen dari total populasi, yang pada April tercatat sebesar 6,8 persen.

Selain itu, pemerintah akan meninjau langkah-langkah untuk memperkuat integritas visa seiring dengan meningkatnya jumlah pencari suaka. Pemerintah akan meninjau proses pengambilan keputusan visa agar petugas memiliki alat yang tepat untuk mendeteksi penipuan dan mengurangi jumlah pengunjung yang tidak asli.

Baca Juga: AS, Kanada, dan Australia Jatuhkan Sanksi kepada Beberapa Pejabat Iran

2. Respons pemerintah dan ekonom

Menteri Imigrasi Marc Miller menyatakan, tidak semua orang yang ingin datang atau tinggal di Kanada akan bisa melakukannya. Ia mengatakan perlunya langkah-langkah ini dalam menghadapi situasi saat ini, yang memang mendapat kritik dari banyak pihak. 

Direktur Eksekutif Migrant Workers Alliance for Change, Syed Hussan, menyatakan bahwa pengurangan jumlah migran tidak akan menghentikan eksploitasi mereka. Menurutnya, memberikan hak yang setara dan status penduduk tetap bagi semua migran adalah solusi yang lebih efektif.

Beberapa ekonom juga menyatakan kekecewaannya terhadap pengumuman ini. Armine Yalnizyan, peneliti di Atkinson Fellow on the Future of Workers, menyayangkan tidak adanya rencana transisi migran dari status sementara menjadi permanen.

Ia mengatakan bahwa pekerjaan ini bukanlah proyek sementara dan mempertanyakan mengapa pemerintah tidak memfasilitasi keberlanjutan bagi para pekerja ini.

Verified Writer

Sanggar Sukma

Mahasiswa

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya