TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Korea Utara Frustrasi Belum Ada Deklarasi Akhiri Perang

Korea Selatan dirasa enggan menindaklanjuti hasil pertemuan.

ANTARA FOTO/KCNA via REUTERS

Seoul, IDN Times - Pemerintah Korea Utara dilaporkan merasa frustrasi karena belum ada deklarasi resmi dari Korea Selatan untuk mengakhiri Perang Korea. Putra mantan Presiden Korea Selatan, Kim Hong-gul, mengatakan kepada South China Morning Post mereka kecewa sebab Korea Selatan lamban dalam memperbaiki hubungan menyusul pertemuan tingkat tinggi Korea pada 27 April dan 26 Mei lalu.

Baca Juga: Nyeleneh, 10 Aturan Ini Wajib Dipatuhi Saat Traveling ke Korea Utara!

1. Korea Utara mempertanyakan alasan keterlambatan itu

ANTARA FOTO/KCNA via REUTERS

Kim, Ketua Dewan Rekonsiliasi dan Kerja Sama Korea, mengungkap bahwa dalam kunjungan terakhirnya ke Pyongyang para petinggi di negara tersebut resah dengan ketiadaan deklarasi resmi tersebut.

Kim yang merupakan putra dari mantan Presiden Kim Dae-jung itu berkata,"Pejabat Korea Utara mengaku frustrasi karena keterlambatan tersebut dan bertanya apa ada alasan jelas yang menyebabkannya."

"Mereka awalnya menginginkan kesepakatan damai tapi kini meminta deklarasi resmi untuk mengakhiri Perang Korea," tambahnya. Kim menyebut deklarasi tersebut bersifat krusial dalam mempercepat proses denuklirisasi Semenanjung Korea.

2. Deklarasi Panmunjom menyebut kedua negara berkomitmen untuk mengakhiri konflik

ANTARA FOTO/Singapore's Ministry of Communication and Information

Kedua Korea bertemu dua kali pada akhir April dan Mei lalu untuk membicarakan sejumlah hal, terutama proses damai. Hasilnya adalah Deklarasi Panmunjom yang berisi komitmen mengakhiri Perang Korea selama 60 tahun, menyelesaikan perbedaan dengan damai, serta menghindari provokasi.

Hanya saja, menurut Korea Utara, pihak Selatan tidak menindaklanjuti dengan cepat. Salah satu yang juga dipersoalkan adalah sanksi ekonomi di mana Korea Utara menilai ini adalah bagian krusial dalam proses perbaikan hubungan antara kedua negara. "Mereka mengeluhkan bagaimana Seoul terlalu memperhatikan rezim yang mendapat sanksi PBB itu dan cukup pasif dalam memperbaiki proyek ekonomi antar Korea," ungkap Kim.

Baca Juga: Wisata Antimainstream ke Korea Utara: Tak Serumit yang Dibayangkan

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya