Jepang Protes atas Survei Maritim Korsel di Wilayah Sengketa

1. Tindakan Korsel tersebut tidak dapat diterima Jepang

Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kemenlu Jepang, Hiroyuki Namazu, mengajukan protes tersebut melalui telepon kepada seorang pejabat senior di Kedutaan Besar Korsel di Tokyo. Pihaknya menyebut, survei tersebut tidak dapat diterima dan harus dihentikan.

Ini adalah keempat kalinya tahun ini Jepang memprotes survei maritim Korsel di dekat Takeshima. Menurut Kemenlu Jepang, pihak Korsel tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya mengenai survei terbaru.

2. Jepang juga mengajukan protes atas kunjungan pemimpin partai oposisi Korsel

Pada Mei, Tokyo mengajukan protes keras terhadap Seoul melalui jalur diplomatik, menyusul kunjungan mantan menteri kehakiman yang juga pemimpin partai oposisi Korsel, Cho Kuk, ke Takeshima.

"Benar-benar tidak dapat diterima dan sangat disesalkan bahwa pemimpin partai oposisi Korsel mendarat di Takeshima, meskipun Jepang telah berulang kali meminta untuk menahan diri," kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi pada 14 Mei 2024, dikutip dari Japan Times.

Merespons protes Tokyo tersebut, Kemenlu Korsel mengatakan bahwa pihaknya telah menolak keluhan Jepang terkait kunjungan tersebut. Menurut Seoul, Dokdo 'secara historis, geografis, dan berdasarkan hukum internasional tidak dapat disangkal merupakan wilayah Korsel', dikutip dari Korea JoongAng Daily.

Sementara itu, Cho mengatakan dalam unggahannya di media sosial X, 'Klaim Jepang atas kedaulatan Dokdo merupakan penegasan bahwa kejahatan mengerikan yang dilakukan Jepang pada masa perang, termasuk invasi dan perang, pembantaian dan penjarahan, penyiksaan dan pemenjaraan pejuang kemerdekaan, kerja paksa, dan mobilisasi wanita penghibur, dapat dibenarkan'.