Australia Ancam Denda Medsos yang Sebar Misinformasi

1. Setelah banyaknya keluhan yang mengabaikan kedaulatan Australia

RUU tersebut juga merupakan upaya pemerintah Negeri Kanguru dalam mengendalikan raksasa teknologi tanpa batas. Juga, bagian dari tindakan keras regulasi menyeluruh yang dilakukan Australia, setelah banyaknya keluhan dari para pemimpin soal platform teknologi berdomisili di luar negeri yang mengabaikan kedaulatan negara tersebut dan muncul menjelang pemilihan umum federal yang akan diselenggarakan dalam waktu satu tahun.

"Misinformasi dan disinformasi menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan warga Australia, serta terhadap demokrasi, masyarakat, dan ekonomi kita," kata Menteri Komunikasi Michelle Rowland dalam sebuah pernyataan.

"Tidak melakukan apa pun dan membiarkan masalah ini berlarut-larut bukanlah suatu pilihan," sambungnya, dikutip dari Reuters.

Menurutnya, RUU baru menetapkan bahwa regulator media tidak akan memiliki kewenangan untuk memaksa penghapusan konten individual atau akun pengguna.

2. Regulator akan menetapkan kode etik dalam penyebaran berita bohong

Pemerintah mengatakan akan membuat platform teknologi menetapkan kode etik yang mengatur cara mereka menghentikan penyebaran berita bohong yang berbahaya, yang akan disetujui oleh regulator. Nantinya, regulator akan menetapkan standarnya sendiri apabila suatu platform gagal melakukannya, lalu mendenda perusahaan yang tidak mematuhinya.

Sebelumnya, pada 2023 versi awal RUU tersebut mendapat kritikan. Sebab, memberikan Otoritas Komunikasi dan Media Australia terlalu banyak kekuasaan untuk menentukan apa yang merupakan misinformasi dan disinformasi. Akan tetapi, versi terbaru ini melindungi berita profesional, serta konten artistik dan keagamaan, namun tidak melindungi konten yang diizinkan oleh pemerintah.