Jepang Tunda Insentif Perempuan yang Pindah dan Nikahi Pria Desa
Rencana ini mendapat penolakan di seluruh wilayah Jepang
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Jepang mengumumkan bahwa mereka menunda pemberian 600 ribu yen Jepang atau setara Rp65 juta sebagai insentif bagi perempuan di Tokyo yang menikahi pria pedesaan setelah adanya pertentangan di seluruh wilayah Jepang.
Pemberian insentif ini merupakan inisiatif pemerintah Jepang untuk mengatasi distribusi populasi yang tidak merata dan pembangunan ekonomi yang seimbang di seluruh wilayah, karena banyak anak muda yang pindah ke Tokyo atau kota besar lainnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik dengan meninggalkan pedesaan.
1. Populasi yang terpusat di Tokyo membuat pedesaan menjadi kosong
Berdasarkan laporan Migrasi Penduduk Jepang pada 2023, terdapat lebih dari 68 ribu orang yang pindah ke Tokyo dibandingkan ke wilayah lain dengan tujuan meningkatkan pendidikan dan mendapatkan peluang kerja, dan sebagian besar dari mereka adalah perempuan. Hal ini telah menjadikan Tokyo sebagai kota terpadat di dunia dengan total penduduk lebih dari 37 juta jiwa.
Namun, perpindahan besar-besaran ke Tokyo berdampak pada menurunnya populasi di pedesaan, mengakibatkan persebaran penduduk yang tidak merata. Wilayah pedesaan banyak kekurangan tenaga kerja dan banyak fasilitas umum tutup, sehingga pembangunan desa menjadi terhambat.
Dilansir Vice, diperkirakan pada 2040, sebanyak 869 kotamadya akan hilang jika tren ini terus berlanjut.
Dengan pemberian insentif ini, pemerintah Jepang berharap dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa melalui pemerataan penduduk. Bahkan, pemerintah Jepang juga akan menanggung biaya perjalanan untuk menghadiri acara pernikahan di pedesaan.
Sebelumnya, pemerintah juga menawarkan insentif sebesar 3 juta yen Jepang atau setara Rp326 juta pada 2019 untuk keluarga di Tokyo yang pindah ke pedesaan guna membuka usaha, bekerja di pedesaan, atau bekerja jarak jauh.
Meskipun program ini didanai oleh pemerintah pusat dan daerah, masih sedikit orang yang ikut serta dalam program ini. Awalnya hanya 71 orang yang berpartisipasi dan kemudian meningkat menjadi 2.381 orang pada tahun 2021, dikutip dari SCMP.
Baca Juga: Jepang Akan Kembangkan Kereta Peluru Shinkansen Tanpa Masinis
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.