Tuai Protes, Senat Meksiko Loloskan RUU Reformasi Peradilan

1. Sekitar 7 ribu hakim harus berkompetisi dalam pemilu

Reformasi ini akan membawa perubahan besar dalam sistem peradilan Meksiko. Sekitar 7 ribu  hakim, dari tingkat lokal hingga Mahkamah Agung, harus bersaing untuk mempertahankan jabatan mereka.

"Reformasi ini akan menjadi bersejarah. Ini akan mengubah cara peradilan dilihat dan dipahami," ujar Senator Ernestina Godoy Ramos dari partai Morena, dikutip dari New York Times.

Selain itu, reformasi ini juga akan mengurangi jumlah hakim Mahkamah Agung dari 11 menjadi 9 orang. Masa jabatan hakim Mahkamah Agung akan dibatasi menjadi 12 tahun.

Batas usia minimal 35 tahun untuk menjadi hakim Mahkamah Agung juga dihapuskan. Pengalaman kerja yang dibutuhkan akan dikurangi dari 10 tahun menjadi 5 tahun.

"Di mana letak 27 tahun pengabdian saya? Saya memulai dari bawah," kata Sandra Herrera Benítez, seorang panitera pengadilan dan juru bicara pekerja peradilan di kota Monterrey utara. Benítez mogok kerja bulan lalu bersama ribuan pekerja pengadilan federal lainnya di seluruh Meksiko.

2. Kritik dan dampak ekonomi reformasi

Dilansir Reuters, reformasi ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Para pengkritik menganggap reformasi ini sebagai ancaman terhadap konsep pemisahan kekuasaan dan negara hukum di Meksiko. Mereka khawatir reformasi ini akan membuat sistem peradilan menjadi lebih terpolitisasi.

"Hakim akan cenderung bertindak sesuai keinginan pemilih agar terpilih kembali, bukan berdasarkan hukum semata," jelas Amrit Singh, profesor hukum di Universitas Stanford dan pakar negara hukum.

Amerika Serikat dan Kanada, mitra dagang utama Meksiko, telah memperingatkan bahwa reformasi ini bisa melemahkan perjanjian dagang diantara mereka. Kekhawatiran ini berdampak pada perekonomian Meksiko. Nilai peso Meksiko melemah 17 persen sejak pemilihan umum 2 Juni yang memenangkan calon dari partai berkuasa.

Kontroversi juga muncul terkait proses pengesahan reformasi ini. Beberapa hari sebelum pemungutan suara, anggota parlemen oposisi mengklaim mereka telah diancam, diintimidasi, dan ditawari suap untuk menyetujui reformasi tersebut.