Tokoh Oposisi Kamboja Didenda Rp23 Miliar karena Kritik Pemerintah

1. Partai Candlelight dilarang ikut pemilihan umum

Kasus Vannol tidak bisa dilepaskan dari situasi politik Kamboja yang semakin tegang pasca pemilihan umum tahun lalu. Partai Candlelight, satu-satunya pesaing serius bagi partai berkuasa, dilarang berpartisipasi dalam pemilu dengan alasan teknis oleh Komite Pemilihan Nasional.

Akibatnya, Partai Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan Hun Manet meraih kemenangan mutlak dengan menguasai 120 dari 125 kursi parlemen. Hasil ini menuai kritik luas dari komunitas internasional yang menilai pemilu berjalan tidak adil dan tidak demokratis.

"Putusan ini adalah yang terbaru dalam serangkaian hukuman yang ditujukan untuk membungkam lawan politik pemerintah," ujar Naly Pilorge, direktur penjangkauan kelompok hak asasi lokal, LICADHO, dilansir Associated Press.

2. Proses hukum menuai sorotan internasional

Vannol tidak hadir saat putusan dijatuhkan di Pengadilan Kota Phnom Penh. Ia diduga berada di luar Kamboja saat ini. Pengacaranya, Choung Chou Ngy, menyatakan akan berdiskusi dengan kliennya tentang kemungkinan mengajukan banding.

Sidang putusan dihadiri oleh perwakilan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, Uni Eropa, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok hak asasi manusia. Kehadiran mereka menunjukkan tingginya perhatian internasional terhadap kasus ini.

Choung Chou Ngy berpendapat bahwa komentar kliennya hanyalah ekspresi jujur dari opininya. Menurutnya, komentar kritis diantara politikus seharusnya dilindungi sebagain bentuk kebebasan berbicara. 

Baca Juga: Kominfo Putus Akses Internet Judi Online ke Kamboja dan Filipina