Mahkamah Agung India Bebaskan Pemimpin Oposisi Arvind Kejriwal 

1. Tuduhan suap Rp15,4 triliun dalam kasus minuman keras

Biro Investigasi Pusat (CBI) India menuduh Kejriwal dan anggota senior partainya terlibat dalam skema korupsi besar-besaran. Mereka dituduh menerima suap senilai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp15,4 triliun) dalam dugaan penipuan perizinan minuman keras di Delhi. Kebijakan kontroversial ini diperkenalkan oleh pemerintahan Kejriwal pada November 2021 dengan tujuan mengurangi penjualan pasar gelap dan meningkatkan pendapatan.

Kejriwal dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa penangkapannya ilegal dan merupakan konspirasi politik yang dirancang oleh pemerintah untuk melemahkan oposisi menjelang pemilihan.

Pemerintah pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi membantah keterlibatan dalam kasus tersebut. Mereka menegaskan bahwa CBI bertindak secara independen dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan.

2. Aktivitas politik Kejriwal masih dibatasi

Pembebasan Kejriwal diharapkan memberikan dorongan besar bagi Partai Aam Aadmi (AAP) yang dipimpinnya. AAP, yang telah memerintah Delhi sejak 2013, saat ini sedang berjuang untuk memperluas pengaruhnya di luar ibu kota. Dilansir dari Al Jazeera, pembebasan ini terjadi pada saat yang krusial, menjelang pemilihan regional di negara bagian Haryana bulan depan, di mana AAP berusaha memperluas basis dukungannya.

Manish Sisodia, mantan wakil kepala menteri Delhi yang juga telah dibebaskan dengan jaminan dalam kasus yang sama, menyambut baik keputusan tersebut.

"Hari ini, sekali lagi kebenaran telah menang dalam pertarungan melawan kebohongan dan konspirasi," ujar Sisodia.

Dilansir dari BBC, meskipun dibebaskan, Kejriwal masih menghadapi pembatasan yang signifikan. Mahkamah Agung melarangnya menghadiri kantor pemerintah, mengadakan pertemuan dengan pejabat, atau menandatangani dokumen tertentu.